jump to navigation

PENERTIBAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO SIARAN JANGAN DISKRIMINATIF Februari 18, 2009

Posted by jrki in Uncategorized.
trackback

Siaran Pers JARKOMSU:

Jaringan Radio Komunitas Sumatera Utara (Jarkomsu) menghimbau aparat Balai Monitoring Frekuensi Klas II Medan, Dinas Perhubungan Provsu, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam melakukan pembersihan penggunaan frekuensi radio siaran yang tidak mengantongi izin tidak bertindak diskriminatif atau tebang pilih.
Himbauan itu disampaikan Jarkomsu setelah melihat hasil kerja Tim Balai Monitoring di lapangan hanya 11 Radio Siaran yang disegel/disita di kawasan Medan, Deli Serdang dan Serdang Bedagai dengan alasan tidak memiliki Izin Siaran Radio (ISR).
Menurut Ketua Jarkomsu Tohap P. Simamora, dalam siaran persnya Senin (16/2), jumlah radio siaran yang tidak memiliki ISR cukup banyak, termasuk radio siaran yang sudah mengudara lebih dari 10 tahun. Namun pihak Balmon yang bekerja berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terlihat bertindak diskrimatif. Karena tidak semua lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan UU No.36 Tahun 1999 ditertibkan/disegel.
Contohnya, kata Tohap, Radio Suara Rakyat yang sudah dua kali mendapat Surat Peringatan dari Balmon Klas II Medan pada tahun 2007 dan 2008, namun hingga saat ini masih dibiarkan mengudara. Demikian halnya, Radio Kardopa yang mengudara di 2 frekuensi yakni AM dan FM. Frekuensi yang dipakai Radio Kardopa di gelombang FM tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.15 tahun 2003.
Ada lagi yang lebih janggal, Pihak Balmon tidak berani menghentikan siaran Radio Didranuansa yang telah dibekukan Dirjel Postel frekuensinya bulan Desember 2008 lalu.
“Seandainya Tim Balmon yang melakukan pembersihan frekuensi Radio Siaran bertindak Tebang Pilih atau diskriminatif, JARKOMSU akan melaporkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembersihan frekuensi itu ke aparat hukum,”katanya.
Menurut Tohap, adanya alasan Tim yang jumlahnya terbatas sehingga tidak semua lembaga penyiaran yang tidak memiliki ISR disegel hanya alasan yang dibuat-buat. “Kami melihat hukum di Indonesia tidak diskriminatif, tetapi yang melakukan tindakan diskriminatif adalah oknum-oknum petugasnya karena memiliki kepentingan tertentu,”tegasnya.

RAKOM DI SEGEL
Berdasarkan laporan pengelola Rakom Suara Akar Rumput (SAR) Sei Sijenggi kepada Jarkomsu, Tim Balmon, Dinas Perhubungan Provinsi dan KPID-SU telah melakukan penyegelan terhadap perangkat siaran milik SAR yang sedang Off atau mati.
Selain itu, Rakom SAR selama ini belum pernah menerima Surat Peringatan/Teguran dari pihak Balmon, namun tiba-tiba dilakukan penyegelan.
Jarkomsu menilai, kalau alasan ISR tidak ada kemudian Rakom ditutup bukanlah tindakan yang elegan sebab untuk membangun sebuah radio komunitas tidak semudah mendirikan lembaga penyiaran lain.
Kehadiran sebuah lembaga penyiaran komunitas (LPK) yang bersifat independen dan nonprofit tidak bisa disamakan dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dan Lembaga penyiaran Publik (LPP).
Kami khawatir, apabila dilakukan perlakuan yang sama terhadap ke-empat LP yang diatur dalam UU No.32 tahun 2002, maka LPK tidak akan ada yang berdiri dan akibatnya, hak kebebasan informasi masyarakatpun akan hilang. Masyarakat kita kembali hanya sebagai penerima informasi tanpa memiliki media untuk berekspresi.
KE KPID-SU
Untuk menindak-lanjuti laporan 2 Rakom anggota Jarkomsu yang mengalami penyegelan pekan lalu, Jarkomsu telah melayangkan surat ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) untuk melakukan pertemuan.
Pertemuan dengan KPID-SU, kata Tohap, terkait dengan keikut-sertaan Anggota KPID-SU dengan Tim Balmon yang melakukan pembersihan frekuensi untuk melaksanakan Undang Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sedangkan Undang Undang No.32 Tahun 2002 yang mengatur legalitas Lembaga Penyiaran Komunitas tidak tertuang dalam proses penyegelan.
”Kami mau duduk bersama dengan KPID-SU untuk menyamakan persepsi tentang Lembaga Penyiaran Komunitas, mudah-mudahan frame yang terbangun bisa sama,”kata Tohap P. Simamora, yang juga mantan anggota KPID-SU tahun 2004-2008.

Medan, 16 Pebruari 2009

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: