jump to navigation

JRKI Pemenang Tasrif Award tahun 2008 dari AJI Indonesia Agustus 27, 2008

Posted by jrki in Uncategorized.
trackback

Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan wartawati harian Kompas, Vincentia Hanni Sulistyaningtyas memenangkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada perayaan ulang tahun AJI yang ke 14, Agustus 2008 ini di hotel Intercontinental Jakarta Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum AJI Indonesia, Heru Hendratmoko.

Penghargaan lain yakni Udin Award dimenangkan oleh Metta Darmasaputra, redaktur investigasi majalah Tempo dan untuk Press Freedom dimenangkan oleh Atmakusumah Astraatmadja, jurnalis senior, mantan ketua Dewan Pers pertama dalam era reformasi, pengajar tetap di Lembaga Pers Doktor Sutomo (LPDS).

Malam penghargaan itu juga di sambut oleh Wakil Presiden, Jusuf Kala yang dalam pidatonya meminta pers untuk terus mengembangkan rasa optimisme terhadap pembangunan Indonesia. Serta orasi kebudayaan oleh Riri Reza, sineas muda Indonesia yang dalam orasinya perihatin terhadap kondisi perfilaman Indonesia karena lembaga sensor film masih begitu kuat berwenang melakuakn sensor terhadap film-film sineas Indonesia. Acara ditutup oleh konser Slank yang membawakan 5 buah lagu hitnya yang bernuansa kritik sosial.

Penghargaan Tasrif Award ini sudah berlangsung dari tahun 1997. pemenang Tasrif Award pertama adalah Benyamin Mangkoedilaga, mantan Kepala Pengadilan Tinggi Tata Negara Jakarta. Tahun 1998 KONTRAS, tahun 1999 Indonesia Corruption Watch (ICW), tahun 2000 Forum Persaudaraan Umat Beriman (FBBU) Yogjakarta, 2001 Baku Bae Maluku, 2002 Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS), 2003 Adi Sasman Nganro, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Lin Che Wei, seorang ahli pasar modal yang membongkar kasus ”Penggorengan Saham” PT.LIPPO Group, 2004 Putu Wirata ketua Bali Corruption Watch, Bpk. Alm. Prof. Andi Muis, akademisi dan Gordon Bishop dari Joyo News, 2006 KH Abdurrahman Wahid (Gusdur), Mantan Presiden RI dan Mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama + Gadis Arivia, Ketua Yayasan Jurnal Perempuan, 2007 Hj. Rustriningsih ( saat itu Bupati Kebumen, Jawa Tengah, kini menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah) + News.Com ”Republik Mimpi” (Effendi Gazali dan kawan-kawan).


v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Komentar»

1. magabonal - Oktober 8, 2009

enurut Megawati Indonesia bisa Menjadi Balkan, Bagaimana Reaksi Papua dan Aceh?
Senin ini, Presiden Megawati Soekarnoputri kembali mengingatkan, meski pemerintahan sentralistik tidak dapat dipertahankan lagi, namun otonomi daerah akan sulit dilaksanakan kalau muncul semangat serba “kedaerahan” yang sempit dan berlebihan. Kemarin dalam peringatan hari Sumpah Pemudan Megawati sempat khawatir bahwa Indonesia akan menjadi Balkan di Timur, kalau banyak wilayah menuntut merdeka. Balkan adalah bekas wilayah Republik Yugoslavia yang terpecah-pecah karena masing-masing wilayah memerdekakan diri. Perpecahan itu disertai dengan perang saudara yang sangat berdarah.

Benarkah Indonesia akan bisa menjadi Balkan kalau banyak wilayah memerdekakan diri? Perwakilan Papua mengatakan kekhawatiran Presiden Megawati itu tidak relevan untuk Papua, karena Papua bukanlah bagian dari Indonesia. Lebih jauh Thys Elluway dari Presidium Dewan Papua:

Thys Elluway [TE]: Hal yang paling mendasar dari Papua itu ialah kita tidak pernah meminta atau mengemis kepada pemerintah Indonesia untuk diberikan otonomi khusus. Dan rakyat sudah lama mendambakan agar pemerintah Indonesia mengembalikan hak kedaulatannya atas kemerdekaan bangsa Papua tgl 1 Desember 1961.
Otonomi khusus itu adalah salah satu pemaksaan pemerintah karena dengan tawaran otonomi khusus, pemerintah coba menghilangkan kesan aspirasi merdeka bangsa papua. Oleh karena itu rakyat Papua seluruhnya, lewat Kongres Papua sudah menolak apa pun model yang ditawarkan Indonesia, karena kami merasa diri sejak tahun 1961, sudah pernah merdeka dan berdaulat.
Kami tidak pernah meminta otonomi khusus, hanya mengharapkan kepada pemerintah Indonesia agar menembalikan hak-hak kami, untuk kami mulai membangun negeri kami sendiri. Kami mau jadi tuan di rumah kami sendiri. Selama ini kami jadi tamu di rumah kami sendiri, suatu hal sangat aneh. Jadi bukan otonomi khusus yang kita minta, itu pemerintah tawarkan kepada pemerintah pusat dan daerah, tanpa menyentuh rakyat. Rakyat Papua seluruhnya ada di tangan presidium rakyat dewan Papua. Kongres sudah mandatkan kepada presidium menyuarakan suara rakyat. Jadi, kami tidak tertarik dengan otonomi khusus, walaupun sejumlah dana diberikan rakyat Papua, kalau kami di Indonesia dana itu bisa menguap tiba-tiba. Kami tidak tertarik dengan dana itu. Rakyat Papua tidak tertarik dengan otonomi khusus. Walaupun mereka mengatakan, lewat otonomi khusus jembatan menuju kemerdekaan. Kami mau langsung ke kemerdekaan, bukan otonomi khusus, karena kami sudah merdeka dan bersatu.
Kami juga tidak menghendaki negara Indonesia terpecah-pecah. Itu tidak boleh, karena kesatuan Indonesia tidak pernah kami mengganggu. Karena kami bangsa Papua terlepas dari negara kesatuan. Kami bukan Indonesia, kami bangsa Papua sendiri. Kami mendukung supaya jangan Indonesia pecah, Aceh sampai dengan Maluku, karena Sumpah Pemuda memberikan bukti jelas sejarah, bangsa Indonesia dari Sumatera sampai Maluku, Papua tidak termasuk dalam Sumpah Pemuda itu.

Radio Nederland [RN]: Jadi, pidato Megawati itu tidak relevan ya dengan situasi di Papua?

[TE]: Ya betul, dan kami tidak pernah minta otonomi khusus. Rakyat Papua
jangan dipaksakan Indonesia untuk terima otonomi khusus, tidak boleh.
Otonomi khusus itu sama model dengan PEPERA tahun 1969. Keinginan pemerintah memaksa warga menerima pemerintah Indonesia. Kami bukan warga negara Indonesia, kami rakyat Papua, dan jangan kami dipaksa model PEPERA baru lagi di era reformasi ini.

Sementara itu, menurut Faizal Ridha, juru bicara SIRA, Sentral Informasi referendum Aceh, dengan kekhawatiran Indonesia menjadi Balkan itu, Presiden Megawati telah melangkah terlalu jauh. Terlebih dulu Jakarta harus menjalankan demokratisasi dan mengakui keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib mereka sendiri:

Faizal Ridha [FR]: Kami pikir paling penting sekarang, Aceh pun bermasalah. Selain Aceh, Maluku, Irian Jaya, mereka juga begitu. Jadi semua daerah semuanya masalah yang spesifik. Bagi kami yang paling penting sekarang bagaimana pemerintah Indonesia siap berdemokrasi. Jadi jangan karena negara kesatuan republik Indonesianya itu, lalu semangat demokrasinya dibunuh. Aspirasi warga sipil itu dibunuh. Ini yang nggak benar. Kalaupun aspirasi merdeka sekali pun harus disikapi dengan cara-cara arif dan bijaksana, jangan dengan pola operasi militer sekarang di Aceh. Persoalan kemudian Indonesia menjadi Balkan di timur, itu persoalan lain, kita jangan berpikir terlalu jauh dulu. Kita coba berbicara internal negara itu, apakah kita sudah berdemokrasi atau belum. Apakah misalnya di Aceh rakyat meminta referendum, itu sudah siap diberikan lepas dari konsekuensi apa yang diterima.

[RN]: Menurut Ibu Mega, kalau setiap daerah menuntut merdeka, maka Indonesia akan pecah. Itu mungkin maksud Ibu Mega.

[FR]: Kita nggak tahu itu. Ibu Mega itu agak optimis ya dengan semangat negara kesatuan republik Indonesianya ini, kalau semua tuntut merdeka, ya jelas Indonesia akan pecah, kalau memang itu konsekuensi terbaik mengolah kepentingan bangsa-bangsa di kepulauan Nusantara, itu tidak masalah. Tapi sampai hari ini belum kita dengar bahwa ada di setiap wilayah menuntut kemerdekaan.

[RN]: Apakah rakyat Aceh memang yakin kalau mereka mendapat otonomi lebih luas atau suatu saat mungkin kemerdekaan sendiri, maka kemakmuran rakyat Aceh serta seluruh wilayah memang terjamin?

[FR]: Ketika Aceh menjadi sebuah negara, Aceh bisa hidup secara damai. Jadi, sisi kehidupan masyarakat pun bagus. Jadi dalam analisis kami, sebelum Aceh menjadi bangsa dan negara, maka selama itu pula, Aceh tidak pernah aman. Rakyat Aceh tidak akan sejahtera, tapi ketika Aceh menjadi bangsa dan negara, maka ketika itu, Aceh lebih mudah mengelola kepentingan bersama, kan lebih mensejahterakan rakyatnya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: