jump to navigation

Usut Tuntas Kejahatan Rejim Soeharto ! Februari 21, 2008

Posted by jrki in Uncategorized.
trackback

Jaringan Gerakan Mahasiswa

Front Mahasiswa Nasional Resistance Jakarta, Resista Yogyakarta, Front Mahasiswa Nasional Resistance Sumbawa, Sentra Gerakan Progresif Makassar, Komite Mahasiswa dan Pemuda untuk Perubahan Solo, Serikat Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat Palembang, Serikat Gerakan Mahasiswa Surabaya

Email: jaringan_gerakan_mahasiswa @yahoo.com

CP: +62 818 0261 0549

 

Usut Tuntas Kejahatan Rejim Soeharto !

 

Saya pikir kejahatan terbesar Soeharto adalah dia telah membuat rakyat Indonesia takut untuk berpikir, takut untuk mengekspresikan dirinya

Adnan Buyung Nasution

 

Akhirnya pada tanggal 27 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia, demikian juga ketika dia disinggirkan dari kekuasaan pada tahun 1998, banyak hal yang belum dapat dituntaskan. Sejak Rejim Soeharto berkuasa, kejahatan terhadap rakyat Indonesia berjalan. Pondasi awal kekuasaannya didirikan diatas nyawa jutaan rakyat Indonesia dalam tragedi 1965-68. Setelah dia berkuasa, secara sistematis kekuasaan mulai dipusatkan ditangannya. Dan adalah saat dia berkuasa, Indonesia kembali dijajah oleh kekuatan Imperialis.

Kebijakan politiknya sudah jelas, memusatkan kekuasaan dan represi bagi siapapun yang menentangnya. Beberapa diantaranya adalah pengkooptasian partai-partai politik dengan memaksanya bergabung dalam PPP atau PDI,  5 Paket UU Politik. Represi dialami bagi semua yang menentang kekuasaannya. Rakyat Aceh dan Papua diberikan status DOM (Daerah Operasi Militer) yang berakibat pada hilangnya ribuan nyawa. Selain itu juga terjadi Tragedi Tanjung Priok, Talangsari, 27 Juli, Pembunuhan mahasiswa Trisakti, Kerusuhan Mei, dll yang kembali menelan nyawa rakyat. Dan pada tahun 1974 Timor Leste diinvasi yang mengakibatkan jatuh korban jiwa ratusan ribu rakyat Timor Leste.

Dalam kebijakan ekonomi bukanlah pembangunan yang dijalankan tapi sepenuhnya menjadi “anjing peliharaan” Imperialisme. Dan menjadi “peliharaan” Imperialisme tersebut dijalankan sejak awal Rejim Soeharto berkuasa. Dalam sebuah konferensi di Geneva pada tahun 1967, utusan Rejim Soeharto bertemu dengan para kapitalis internasional seperti David Rockefeller, perusahaan bank dan minyak dunia, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British-American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation dan US Steel. Dalam pertemuan tersebut kekayaan rakyat Indonesia dibagi-bagikan kepada Imperialis. Perusahaan Freeport Amerika memperoleh gunung tembaga di Papua Barat. Sebuah konsorsium Amerika dan Eropa mendapat tambang nikel di Papua Barat. Perusahaan Alcoa memiliki bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis menguasai hutan tropis Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Kemudian dibuatlah Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) yang isinya bebas pajak bagi para Imperialis.

Ketika itu semua belum cukup, Rejim Soeharto meminjam uang dari Imperialis. Hutang yang kemudian dia makan sendiri. Dalam laporan Bank Dunia bulan Agustus 1997 disebutkan bahwa sekitar 30 persen pinjamannya ke Indonesia dikorupsi. Itu adalah sekitar 10 milyar dollar (90 triliun rupiah) dari total 30 milyar dollar hutang ke Bank Dunia. Siapa yang membayar hutang dan menerima akibat dari kejahatan Rejim Soeharto? Tentunya bukan para elit politik yang sekarang berkuasa. Rakyat lah yang membayarnya, pembayaran tersebut dalam bentuk pencabutan subsidi berbagai kebutuhan rakyat serta dijualnya aset-aset rakyat.

Tentu saja Rejim Soeharto juga sangat “peduli” terhadap bidang pendidikan. Pada permulaan dia berkuasa, mahasiswa sudah digunakan sebagai pion-pion untuk menjatuhkan Bung Karno. Hal tersebut dibarengi dengan pembunuhan dan pemenjaraan terhadap ratusan ribu hingga jutaan rakyat untuk membersihkan pengaruh Komunis. Diantara mereka yang dibantai dan dipenjarakan termasuk juga ratusan mahasiswa, dosen dan civitas akademika.

Untuk membenarkan keberadaannya Rejim Soeharto meracuni ilmu pengetahuan– salah satunya – dengan memaksakan kurikulum Perguruan Tinggi. Hal tersebut dimulai ketika Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melakukan unifikasi kurikulum pada tahun 1968. Oleh karena itu pada tahun 1970 dibentuk konsorsium berbagai bidang ilmu. Kemudian pada tahun 1979 sistem pendidikan yang dahulu adalah sistem sepanjang tahun dirubah menjadi Sistem Kredit Semester (SKS). Pada dekade tahun 1980-an, Rejim Soeharto telah membentuk dan memberlakukan kurikulum nasional. Dengan begitu konsorsium tersebut menghilang perannya begitu saja.

Kategori dalam kurikulum tersebut terbagi menjadi MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum), MKDK (Mata Kuliah Dasar Keahlian), MKK (Mata Kuliah Keahlian) dan MKP (Mata Kuliah Penunjang). MKDU tersebut yang sekarang menjadi bagian dari Kurikulum Inti MPK. Namun dengan menambah Pendidikan Kewarganegaraan serta menghilangkan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewiraan, Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alam Dasar. Proses Ideologisasi tersebut terlihat lebih jelas jika kita meneliti MKDK dan MKK. Pada masa Rejim Soeharto kedua bagian kurikulum inti tersebut dijejali dengan ideologi pembangunan dan “ke-Indonesia-an”. Hal ini terlihat dengan munculnya mata kuliah: Sistem Sosial Indonesia dan Sosiologi Pembangunan dalam bidang Sosiologi; Sistem Ekonomi Indonesia dan Ekonomi Pembangunan dalam bidang ekonomi; Sistem Komunikasi Indonesia dan Komunikasi Pembangunan untuk bidang Komunikasi. Semua mata kuliah tersebut dipaksakan oleh Rejim Soeharto untuk memaksakan dan membenarkan ideologi “pembangunan” dan menciptakan stabilitas nasional. Tanpa dimungkinkan adanya kritik dan landasan ilmu pengetahuan.

Doktrin tersebut juga diperkuat dengan keharusan bagi seluruh mahasiswa untuk mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) pada semester pertama. Inti dari P4 adalah doktrin pandangan masyarakat Indonesia yang statis, penekanan peran Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional serta tidak memungkinkan adanya ruang bagi perubahan sosial. Segala sesuatu yang berbeda darinya akan dicap sebagai anti pancasila ataupun komunis.

Kebebasan akademik juga sepenuhnya dilarang. Pada tahun 1978 Rejim Soeharto menerapkan NKK/ BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kampus). Imbas pertamanya adalah pembubaran Dewan Mahasiswa. Sebuah organisasi mahasiswa yang mampu menjadi alat perjuangan kepentingan mahasiswa dan rakyat. Setelahnya semua aktivitas politik mahasiswa juga dilarang dan mahasiswa hanya boleh mengurusi urusan “akademik”-nya. Untuk memenjarakan mahasiswa selain kekuasaan besar menjadi milik Rektor, tentara juga dilibatkan. Dalam setiap Komando Resot Militer (Korem), seorang petugas ditunjuk untuk berkomunikasi regular dengan Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan didaerahnya. Selain itu menurut laporan Human Rights Watch adalah hal yang rutin bagi tentara untuk membayar mahasiswa dengan tugas untuk memata-matai mahasiswa lainnya. Dalam banyak kampus, mahasiswa yang menjadi anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) yang berada dalam pengawasan rektor melalui pimpinan Korem juga berfungsi sebagai informan, mengumpulkan bukti-bukti dan membuat daftar peserta aksi. Intel juga selalu hadir dalam aksi-aksi, seminar-seminar bahkan ruang kelas di kampus. Polisi, Komando Teritorial Tentara ataupun Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) memiliki agen intelijennya masing-masing di kampus.

Selain itu dalam masa Rejim Soeharto terhitung sekitar 2.000 buku dilarang terbit. Dengan berbagai macam tema dan penulis. Penulis yang difitnah oleh rejim terlibat dengan peristiwa 30 September 1965 sudah pasti akan ditolak, sebagai contoh berbagai macam tulisan Pramoedya Ananta Toer. Juga novel-novel, penelitian sejarah, buku yang bertemakan kontroversi-kontroversi politik dan sosial, hingga mengenai teologi pembebasan. Hampir dalam setiap kasus, alasan untuk pelarangan tersebut adalah “memutarbalikkan fakta” yang dapat “membuat publik bingung” dan pada akhirnya “mengganggu ketertiban umum”. Pada Oktober 1989, sebuah “rumah pembersihan” dibentuk untuk mempelajari buku dan memberikan rekomendasi sensor buku langsung kepada Jaksa Agung. “Rumah pembersihan” terdiri dari sembilan belas orang. Termasuk perwakilan Kejaksaan Agung, badan-badan intelejen seperti BAKIN, BIA, Bakorstanas, kemudian perwakilan dari Menteri Penerangan, Pendidikan dan Agama.

Pemberangusan dan penyensoran juga terjadi pada pers mahasiswa. Paradigma, sebuah majalah yang didirikan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta yang tidak sepakat dengan kontrol oleh universitas dan pemerintah, pada tanggal 25 September 1997, didatangi oleh sebuah tim beranggotakan 12 pejabat pemerintahan. Mereka antara lain terdiri dari perwakilan dari Korem, kejaksaan, direktorat sosial dan politik Kementerian dalam negeri dan Kementerian Penerangan. Mereka meminta copy dari tiga terbitan terakhir Paradigma untuk melihat apakah ada yang bertentang dengan kebijakan pemerintah. Pembredelan juga menimpa majalah MUHIBAH, pers mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII). Selain itu, nasib majalah Balairung (UGM Yogyakarta), Arena (IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta), dan Hayam Wuruk (Fakultas Sastra Undip, Semarang) juga kerapkali  terancam berhenti terbit akibat tekanan birokrasi kampus yang menilai mahasiswa terlalu nekad menyajikan informasi-informasi sensitif, yang hampir mustahil bisa lolos begitu saja dari suntingan redaksi media massa (umum) yang dikontrol ketat oleh kekuasaan. Arena dilarang terbit karena membuat artikel yang memuat bisnis keluarga Cendana. Sedangkan Balairung awalnya disensor pada tahun 1993 karena menerbitkan artikel yang menyerukan interpretasi terbuka terhadap Pancasila. Kemudian kembali pada tahun 1995 karena memuat artikel yang mengkritik dwi fungsi ABRI. Sintesa, sebuah publikasi dari fakultas ilmu sosial dan politik pada tahun 1992 menerbitkan artikel yang menyatakan tujuh puluh persen mahasiswa percaya bahwa konstitusi Indonesia harus diganti. Hal ini berakibat munculnya keputusan Menteri Penerangan untuk menghentikan sementara penerbitan. Meskipun kemudian diijinkan untuk terbit kembali, pada tahun 1995, Sintesa akhirnya dilarang membuat terbitan oleh kejaksaan. Hal tersebut terjadi karena penerbitan sebuah artikel tentang korban-korban pembantaian tahun 1965.

Paska tragedi 65 mahasiswa juga menjadi sasaran pembunuhan, pemenjaraan dan penyiksaan. Paska peristiwa Malari ratusan orang ditangkap dan 45 orang diantaranya ditahan. Diantara mereka adalah Rahman Tolleng, Hariman Siregar, Subadio Sastrosatomo dan Prof. Sarbini Sumawinata, Adnan Buyung Nasution, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan H.J. Princen serta aktivis-aktivis muda Islam. Tuduhan bagi mereka adalah orang-orang tersebut dianggap sebagai otak dari demonstrasi Malari yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan. Ali Moertopo dan Aspri bahkan menuduh ada usaha makar yang dilakukan oleh mahasiswa yang didalangi oleh PSI dan Masyumi secara tidak langsung.

Pada era 80-90-an Bambang Isti Nugroho dan Bambang Subono ditangkap di Yogyakarta. Mereka dikenai hukuman penjara hanya karena memegang dan mengedarkan novel Pramoedya Ananata Toer dan diktat kuliah STF Driyakarya: Sejarah Ringkas Marxisme-Leninisme, susunan DR. Frans Magnis Suseno. Selain itu juga terjadi penangkapan terhadap aktivis mahasiswa bernama Bambang Beathor Surjadi, yang ditangkap pada Agustus 1989 karena menyebarkan pamflet dan mengorganisasi demonstrasi yang menentang kenaikan tarif listrik. Tahun berikutnya dia dihukum penjara empat tahun enam bulan. Setelah pembebasan bersyarat atas dirinya, Beathor ambil bagian dalam demonstrasi baru dan dipenjara lagi pada Juli 1994. Saat kunjungan Menteri Dalam Negeri Rudini ke ITB pada 5 Agustus 1989, terjadi demonstrasi yang berujung pada enam mahasiswa dihukum penjara selama 3 tahun. Setelah demonstrasi aktivis FAMI di depan parlemen pada tanggal 14 Desember 1993 dengan isu Soeharto harus bertanggung jawab terhadap penyelewengan HAM, 21 mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan antara delapan dan empat belas bulan. Selain itu juga terdapat beberapa aktivis yang ditangkap menggunakan pasal penghinaan kepala negara. Mereka adalah Heri Akhmadi pada tahun 1979, Lukman Hakim pada tahun 1981, Agus Salim pada tahun 1984, Yeni Rosa Damayanti dan Nuku Soelaiman pada tahun 1994, Andi Syahputra pada tahun 1995, Sri Bintang Pamungkas pada tahun 1996, dsb.

Akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Rejim Soeharto terhadap Bangsa ini hancurnya Karakter Bangsa yang dahulu coba dibangun oleh Bung Karno. Sejarah Bangsa ini begitu saja dihapuskan dan diganti oleh apa yang diinginkan Rejim Soeharto. Bangsa yang besar adalah Bangsa yang mampu belajar dari sejarahnya. Tanpa pengungkapan kejahatan Rejim Soeharto maka Bangsa ini tidak akan pernah dapat memahami sejarahnya secara utuh. Ataupun maju menjadi Bangsa yang mempunyai Karakter.  

Oleh karena itu kami, Jaringan Gerakan Mahasiswa menyerukan kepada seluruh elemen gerakan agar menjadikan momentum 10 tahun digulingkannya Soeharto untuk bersatu dan menuntaskan Reformasi.

Jaringan Gerakan Mahasiswa menyatakan sikap:

a.     Menuntut Rejim SBY-JK untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM, korupsi dan kejahatan lainnya yang telah dilakukan oleh Soeharto, Keluarga dan Kroni-kroninya;

b.     Menuntut Rejim SBY-JK untuk merubah kurikulum Sejarah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewiraan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila dari  Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Tinggi yang memuat kebohongan doktrin Soeharto;

c.     Menolak ide pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.

 

 

Yogyakarta 2 Februari 2007

 

 

Ign Mahendra K

Koordinator

Komentar»

1. fennHMI - April 1, 2008

thanx,, buat nambah rfrensi

2. fennHMI - April 1, 2008

thx

3. yossy_suparyo - Juni 11, 2008

wow, politisi cerdas

4. iron - Juni 7, 2010

oce


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: