jump to navigation

Kertas Posisi JRKI Terhadap Proses Perijinan Radio Komunitas Desember 7, 2007

Posted by jrki in Uncategorized.
trackback

(Sebuah tinjauan terhadap Kepmen No.15 Tahun 2003 yang  mempersulit memproses perijinan radio komunitas)

Abstraksi

 Sejak diputuskannya KepMen no.15 tahun 2003, keputusan ini nampak sekali government heavy, reaktif dan akomodatif atas keinginan pasar pelaku penyiaran (market status quo), bukan aspirasi public penyiaran, tidak mencerminkan regulasi yang bervisi demokratisasi penyiaran sebagaimana terkandung dalam spirit UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang berbasis pada prinsip penguatan dan control public dan keseimbangan antarlembaga penyiaran dalam penggunaan ranah frekuensi.

 KepMen juga diskriminatif terhadap penyelenggaraan siaran radio komunitas dan telah a-historik oleh berpindahnya instansi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Dirjen POSTEL) selaku regulator atas peraturan ini dari Departemen Perhubungan di era Presiden Megawati Soekarnoputeri ke Departemen Kominfo di era SBY. Hal ini tentu menimbulkan keruwetan tersendiri terutama didalam upaya memelihara daya hidup radio komunitas yang salah satu tumpuannya adalah ijin itu sendiri.

 

Meskipun SK menteri Perhubungan mengalokasikan kanal Frekuensi di 107,7 s/d 107,9, namun pada kenyataannya di wilayah-wilayah, kanal tersebut masih ditempati pihak yang sesungguhnya tidak jelas jenis lembaga penyiarannya. Sedikit menyebutkan saja misalnya radio Sonata di Bandung, radio Metro Jakarta. Ironisnya lagi yang menempati kanal tersebut ada di wilayah pemangku kebijakan, seperti Pemkot, Kepolisian serta yang lainnya.


Hal ini pula yang mendorong terjadilah pembicaraan bersama dalam suatu kegiatan workshop beberapa waktu yang lalu. Sebuah forum dengan keinginan membangun kesepahaman bersama antara Lembaga Penyiaran Komunitas, pemerintah serta lembaga penyiaran lainnya dan masyarakat, terutama dalam kesepahaman mengenai perijinan bagi radio komunitas.

 

Penyebab Ketidakadilan Bagi Pertumbuhan Radio Komunitas

Hal yang tersebut dalam bagian abstraksi diatas sudah barang tentu menempatkan radio komunitas dalam ruang  “ketidakadilan” . Titik “ketidakadilan” tersebut terdapat pada aturan tentang:

 

§   Daya pancar radio komunitas yang hanya dimasukkan pada kelas D dengan daya pancar maksimal 50 watt.

§   Daya jangkau radio komunitas yang hanya 2,5 km dari pusat siaran /pemancar.

§   Alokasi frekuensi radio komunitas yang hanya 1,5 % dari 204 kanal yang tersedia (3 kanal) dan lokasi kanal yang rentan bersinggungan dengan frekuensi penerbangan.

§   Proses sertifikasi alat siaran / pemancar yang belum jelas bagi radio komunitas Indonesia. Apakah proses sertifikasi alat siaran / pemancar radio komunitas harus dilakukan sampai Jakarta (BSN) atau cukup dilakukan sampai pejabat  wilayah setempat. Apabila  dilakukan sampai BSN, hal tersebut sudah barang tentu akan memberatkan radio komunitas.

§   Masih sedikit pemahaman pemerintah daerah terhadap Lembaga Penyiaran Komunitas. Pemerintah daerah masih sulit membedakan mana  radio komunitas yang benar-benar tumbuh dan berkembang dimasyarakat sebagai media rakyat, dengan radio “yang meyebut komunitas” yang tumbuh  tanpa melibatkan peran serta masyarakat didalamnya. Pendek kata, semua radio komunitas dianggap liar. Apalagi sejumlah radio komunitas menempati kanal/frekuensi diluar ketentuan pemerintah (107,7-107,9 FM)

Dampak Dari Keputusan Mentri No.15 Tahun 2003 dan Usulan Perubahannya

Selain makin membingungkannya singkronisasi dan harmonisasi antara para pengatur penyiaran, banyak radio komunitas pun menjadi terancam sulit berkembang. Tentu ada sejumlah usulan perubahan terhadap keputusan tersebut, yaitu

1.Radio komunitas tidak perlu dikategorikan pada daya pancar maksimal 50 watt pada kelas D. Sehingga radio komunitas dapat berada di kelas A,B maupun C setara dengan radio public dan swasta (penetapan ERP bagi radio komunitas didasarkan atas kondisi geografis wilayah dimana radio komunitas berada).

2.Daya jangkau radio komunitas tidak perlu mutlak dibatasi pada 2,5 km dari pusat siaran / pemancar. Sehingga radio komunitas bisa bersiaran dengan daya pancar lebih dari          2,5 km.

3.Frekuensi bagi radio komunitas saat ini perlu dipindahkan kanalnya ke frekuensi yang tidak beresiko bersinggungan dengan frekuensi penerbangan.

4.Radio komunitas dapat secara fleksibel menggunakan frekuensi dimana saja (secara sisipan di antara radio yang telah eksis) selama tidak  menimbulkan interfensi pada siaran radio yang telah terlebih dahulu eksis. Fleksibilitas penempatan kanal untuk radio komunitas tersebut harus mempertimbangkan aspek geografis dan demografis.

5.Aturan sertifikasi alat siaran / pemancar bagi radio komunitas hanya perlu dikeluarkan oleh Pejabat berwenang di tingkat daerah /propinsi dengan berkoordinasi bersama pelaku radio komunitas terkait.

 

Argumentasi Atas Usulan Perubahan KepMen No.15 Tahun 2003

 

Argumentasi atas usulan perubahan terhadap KepMen No.15 Tahun 2003 berdasarkan atas 4 argumen besar, yaitu yuridis, sosiologis, geografis dan politis.

 

1.      Argumen YURIDIS:

*   Hierarki perumusan regulasi yang tidak konsisten. Pembuatan KM-15 tersebut dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah yang menaungi KM-15 ini dibuat dan ditetapkan. Bahkan dalam pembuatan PP –nya justru merujuk pada KM-15 tersebut, bukan merujuk pada tingkatan regulasi yang lebih tinggi

*   Dalam konsideran “mengingat”  KM No. 15/2003, disebutkan UU No.32/2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252). Namun pada lampiran penjelasan KM tidak disebutkan secara spesifik pasal apa yang diacu darinya. Secara normative, UU No. 32/2002 memiliki spirit paripurna untuk melibatkan public dalam proses perumusan dan mengutamakan public sebagai factor mitra regulator setiap surat keputusan menteri (SKM) yang dibuat. Namun, dalam SK Menteri No. 15/2003, pada bab V dan VI (pasal 14 dan 15) soal sertifikasi perangkat, pengawasan dan pengendalian teknis, tampak sekali pemerintah melalui Dirjen Postel ingin menancapkan diri sebagai kekuatan pemain tunggal tanpa kontrol yang secara terbuka bisa dilakukan publik, mengingat frekuensi yang diatur adalah milik publik.

*   Munculnya lembaga penyiaran komunitas dalam UU No. 32/2002 merupakan kehendak public yang sesuai dengan prinsip demokratisasi, sehingga ia layak mendapatkan perlakuan yang sama dengan lembaga penyiaran swasta dan public, khususnya dalam memperoleh alokasi frekuensi FM. Ketentuan dalam pasal 5 KM 15/2003 sangat diskriminatif terhadap radio komunitas, sebab ia hanya diberi kanal secara tetap dan terbatas di 202, 203 dan 204. Sementara itu radio penyiaran swasta dan publik mendapat alokasi kanal yang sangat luas dan tidak tetap/fleksibel, dari kanal 1 hingga 201. Pertimbangan hukum yang diacu dalam penentuan jatah kanal tersebut tidak jelas, tidak sesuai dengan UU No. 32/2002 dan hanya mencerminkan akomodasi atas kemauan pasar penyiaran komersial dan proteksi atas penyiaran publik yang belum tentu terjamin efektif sebagai media publik.

 

2.      Argumen SOSIOLOGIS:

*   KM-15 tahun 2003 haruslah menjadi regulasi yang dinamis sesuai dengan perkembangan terkini.  Dengan keberadaan radio komunitas yang semakin meningkat dari segi kuantitas dari tahun 2003 sampai tahun 2007, seharusnya aturan yang dibuatpun menyesuaikan dengan perkembangan jumlah radio komunitas saat ini.

*   Adanya realitas geliat masyarakat radio komunitas yang menggunakan kanal lain diluar  3 kanal yang ditetapkan karena kanal yang ada untuk radio komunitas sudah tidak mencukupi.

*   Ketidakmampuan dalam membeli media cetak dan cara pandang masyarakat Indonesia, sehingga radio komunitas menjadi pilihan utama dan murah bagi masyarakat untuk mendapatkan  informasi.

 

3.      Argument GEOGRAFIS:

*   Negara Indonesia yang memiliki wilayah secara geografis tidak sama, khususnya perbedaan yang mencolok antara daerah di pulau Jawa dengan luar Jawa, adalah tidak relevan apabila kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan keragaman geografis tersebut.

*   Keberagaman wilayah di Indonesia yang mempunyai ikatan komunitas tertentu (khususnya di luar Jawa)

 

4.      Argumen POLITIS:

*   Radio komunitas berperan dalam memberikan kontribusinya pada pendidikan politik bagi warga Negara Indonesia. Sehingga keberadaan dan keberlanjutan radio komunitas jangan dibelenggu oleh regulasi seperti KepMen-15/2003 yang diskriminatif bagi radio komunitas.

 

Penutup

Dengan berbagai pertimbangan diatas, maka Jaringan Radio Komunitas Indonesia menanggap revisi terhadap KepMen No.15 Tahun 2003 segera dilakukan. Keputusan yang tidak bersesuai dengan kondisi nyata dilapangan, terutama radio komunitas diluar jawa, tentu sangat bertentangan dengan semangat demokratisasi yang menjadi semangat kita bersama. Revisi terhadap peraturan ini sudah barang tentu harus juga diikuti dengan harmonisasi dan singkronisasi pada tingkat pemangku peraturan dalam hal ini KPI dan Pemerintah. 

Dengan demikian rasa keadilan secara proporsional menempatkan dirinya dalam ranah penyiaran, bukan penyiaran yang adil semata-mata demi sekelompok pihak tertentu saja. 

Komentar»

1. Drs. Vulkan Abriyanto, S.ST - Desember 30, 2007

Nasip radio komunitas sangat terkekang sekali, padahal kami dari http://www.smp-yapalis.com memiliki hampir 1600 siswa dg jarak jangkau siswa dari rumah sekitar 15 Km lebih, bagaimana mereka (para siswa kami) bisa menikmati siaran radio kalau jarak pancarnya cuma 2,5 km.
Indonesia bangkit, lawan ketidak adilan dan dikriminasi, Hidup radio komunitas

2. agush - Maret 10, 2009

Pak kami ingin mengetahui cara perijin apa b ila mempunai station adio dalam mengurus surat legalitasya
Taerimakasih

agus hasanudin

3. sigit - Mei 11, 2010

apa saja yang harus disiapkan untuk legalitas sebuah radio, trus apa ada standarisasi stasiun radio,misalnya dari segi ruangan atau jumlah simpatisan.
terimakasih

4. rusmiyanta - Oktober 25, 2010

radio komunitas adalah wadah berkreasi dan ajang menyalurkan pikiran pikiran yang positif ,kenapa selalu dihalangi ya dalam berkarya padahal kan tujuan mulia itu !! .pokok’e jaya terus “Radio komunitas”


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: