jump to navigation

KPI dan Dewan Pers akan Kawal Pemilu November 23, 2007

Posted by jrki in Berita.
trackback

dari situs http://www.kpi.go.id

20/11/07

KPI dan Dewan Pers akan dilibatkan secara aktif untuk mengawal proses pemilihan umum (pemilu), khususnya pengawasan terhadap perilaku lembaga penyiaran dan media cetak pada tahap kampanye dan minggu tenang. Materi ini muncul dalam pembahasan materi RUU Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Panitia Kerja (Panja) DPR RI, Selasa (20/11) di Hotel Novotel, Bogor.

Dalam sesi pagi tadi, pembahasan difokuskan pada masukan KPI dan Dewan Pers terhadap bagian pemberitaan kampanye yang didalamnya memuat ketentuan tentang kewajiban, larangan, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan. Dengan adanya maskuan ini, diharapkan akan ada keserasian antara RUU Pemilu ini dengan UU Pers dan UU Penyiaran.

Wakil Dewan Pers, Leo Batubara meminta agar pemahaman tentang media massa dalam RUU ini untuk dibedakan antara media cetak dan lembaga penyiaran. Hal ini, menurutnya, karena ada perbedaan mendasar antara keduanya sehingga perlu pembedaan perlakuan.

”Aturan pada media cetak berikut sanksinya mengikuti kode etik jurnalistik, sedangkan untuk lembaga penyiaran dapat diatur lebih tegas karena secara mendasar mereka menggunakan frekuensi, sebagai milik publik, yang jumlahnya terbatas,” jelas Leo.

Dalam media cetak, kata Leo, memang tidak bisa dielakkan jika ada media yang cenderung partisan, memihak pihak tertentu, dan kadang umurnya seumur masa pemilu. Namun, tambahnya, apakah media ini akan dipercaya atau tidak, masyarakat yang akan memilih. Leo mengharapkan agar partai politik juga tidak alergi terhadap kritik yang dilontarkan pers. ”Negative campaign boleh saja, asal bukan black campaign yang isinya bohong atau dusta,” harap Leo.

Mochamad Riyanto, anggota KPI Pusat, menyatakan bahwa pengaturan isi siaran pemilu maupun pemilu daerah (pilkada) melalui lembaga penyiaran memang menjadi kewajiban KPI, sebagaimana telah diterjemahkan KPI ke dalam Pasal 60 Peraturan KPI No. 03/2007 tentang Standar Program Siaran.

Dalam ketentuan tersebut, lembaga penyiaran diwajibkan mengalokasikan waktu yang cukup bagi peliputan pemilu, bersikap adil dan proporsional, dilarang bersikap partisan, dan dilarang membiayai atau mensponsori program yang ditayangkan lembaga penyiaran. Pelanggaran atas ketentuan ini, kata Riyanto, akan berakibat teguran yang dapat berujung pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran.

Riyanto menambahkan, sebelum ini KPI juga telah terlibat dalam proses pemantauan perilaku lembaga penyiaran semasa Pilkada. ”Terakhir ini kita bekerjasama dengan Dewan Pers dan KPU DKI Jakarta dalam Pilkada Gubernur beberapa waktu lalu,” tambahnya.

 

Riyanto juga menjelaskan, bahwa obyek pengawasan KPI hanya berlaku pada lembaga penyiaran serta sebatas isi siaran, sedangkan untuk bagian lainnya dapat dibebankan kepada KPU. Pada Pilkada DKI Jakarta lalu, Riyanto mencontohkan, ada kesepakatan tentang kewajiban memberi diskon iklan yang sama dari media cetak dan lembaga penyiaran kepada peserta kampanye. ”Dalam kasus ini, waktu itu kita sepakat bahwa wewenang auditnya ada di KPUD,” terang anggota bidang Kelembagaan KPI Pusat ini.

Lembaga Penyiaran Komunitas

Dalam rapat pembahasan ini, beberapa isu yang menarik perbicangan adalah siaran jajak pendapat atau polling dan quickcount oleh lembaga survei serta posisi dan peran lembaga penyiaran komunitas. Terkait lembaga penyiaran komunitas, peserta rapat dari Panja DPR menyorot pentingnya pengaturan terhadap perilaku mereka, mengingat selama ini diduga banyak lembaga penyiaran komunitas yang juga rawan berpihak dan dimanfaatkan kelompok tertentu peserta pemilu.

Menanggapi hal ini, Riyanto, menjelaskan bahwa dalam UU Penyiaran 2002 jelas ditegaskan bahwa eksistensi lembaga penyiaran komunitas ini memang harus jauh dari kepentingan politik tertentu (partisan) dan siarannya lebih diorientasikan bagi kepentingan komunitasnya. Namun demikian, jika hendak dimasukkan dalam RUU ini, sebaiknya bukan cuma mengatur hal-hal yang dilarang namun juga mendayagunakan mereka untuk menyukseskan pemilu melalui siaran-siaran yang sifatnya layanan informasi pemilu.

”Ini misalnya informasi jadwal, tempat pencoblosan ataupun cara mencoblos yang benar”, usul Riyanto.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: