jump to navigation

Kambing Hitam Itu Bernama Quick Count November 23, 2007

Posted by jrki in Uncategorized.
trackback

(berpolitik.com) Tersebutlah Abunawas. Ia dipergoki Nasarudin tengok celingak-celinguk seperti mencari sesuatu di teras rumahnya. “Apa kau cari Abunawas,”tanya Nasarudin. “Aku mencari kunci,” jawabnya. “Memang hilangnya dimana?” tanya Nasarudin lagi. “Oh, tadi jatuh di kebun. Tapi di sana gelap. Jadi, aku mencari di sini saja,” jawab Abunawas.

Begitulah, gagasan untuk melarang pengumuman Quick Count (hitung cepat) sebelum adanya hasil resmi KPU tak ubahnya perilaku Abunawas. Pokok soalnya adalah integritas penyelenggara dan prosedur dan mekanisme yang penuh bolong. Tapi rupanya anggota dewan yang terhormat lebih suka mencari ‘kambing hitam’. Apa boleh buat.

Tapi, sebelum membahas soal itu, ada baiknya kita luruskan dulu soal urusan publikasi jajak pendapat pada masa tenang.

Mudah untuk Dibedakan,kok
Ya, sebagaimana diberitakan media massa hari ini, dalam rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berlangsung Selasa (20/11) di Bogor mengemuka gagasan untuk melarang pengumuman jajak pendapat dan hitung cepat karena dinilai bisa mempengaruhi memengaruhi pilihan rakyat dan juga berisiko memancing konflik. Selain itu, hasil hitung cepat diusulkan tidak disiarkan pada waktu awal yang bisa memengaruhi proses penghitungan suara yang terjadi di tingkat bawah.

Tak dapat dipungkiri, polling memang bisa mempengaruhi pilihan pemilih. Tapi, pengaruhnya bisa bercabang. Memang, jika sebuah survei menyebutkan elektibilitas seorang kandidat jauh meninggalkan pesaingnya maka ada kemungkinan pemilih akan memilih kandidat yang diunggulkan tersebut.

Alasannya sederhana saja. Pemilih merasa sia-sia jika suaranya diberikan kepada kandidat yang besar kemungkinan bakal kalah. Tapi, ada pula kemungkinan lain. Besarnya kesenjangan elektibilitas itu bisa pula menimbulkan efek “solidaritas”. Pada titik ini, pemilih mengalihkan suaranya kepada kandidat yang diperkirakan bakal kalah itu karena merasa kasihan.

Siapa yang paling mungkin mengalihkan suaranya? Jika polling itu dilakukan menjelang pemungutan suara, yang paling mungkin terpengaruh dan atau mengalihkan suara adalah pemilih yang belum mempunyai pilihan.

Secara teoritik, suara pemilih tipe ini akan terbagi secara normal ke para kontestan. Tapi, pengalaman di Jakarta menunjukkan kemungkinan terbaginya suara secara tidak merata, dimana suara para pemilih yang masih ragu-ragu lebih banyak ke Adang ketimbang Fauzi.

Tidak pula diingkari, bahwa ada polling yang memang tidak bermaksud untuk memotret opini publik, melainkan untuk mempengaruhi opini publik itu sendiri. Yang terakhir ini biasanya dilakukan oleh lembaga tertentu yang mendapat pesanan dari pihak tertentu. Tapi, tak jarang pula, tim sukses kandidat yang menyelenggarakan polling seperti ini.

Sebenarnya cukup mudah untuk memilah mana polling yang sebenarnya mana yang “push poll”. Yang terakhir ini memang dilaksanakan secara sadar untuk memelintir opini publik dan atau mengubah persepsi pemilih.

Selain soal metodologi, polling yang bermaksud memotret opini publik pada satu waktu tertentu terkait pemilu penyelenggaranya akan melakukannya secara berkala dari waktu ke waktu. Jadi, bukan ujuk-ujuk nongol lantas tak lagi ketahuan lagi rimbanya.

Jadi yang salah bukanlah jajak pendapat itu sendiri karena ia adalah instrumen belaka. Yang harus dilakukan oleh penyelenggara dan pemantau pemilu memberikan pendidikan pada pemilih untuk bisa membedakan mana jajak pendapat dalam artian sebenarnya dan mana yang jajak pendapat yang merupakan aktivitas ‘spin doctor’.

Pemilih yang rasional pasti membutuhkan banyak informasi untuk menentukan pilihannya. Dan, jajak pendapat adalah salah satu informasi yang bisa dipakainya untuk melakukan kalkulasi pilihannya.

Kambing Hitam
Jika urusan polling menjadi jelas, bagaimana dengan Quick Count?

Kekhawatiran hasil hitung cepat bisa mempengaruhi proses penghitungan suara yang terjadi di tingkat bawah sebenarnya menyiratkan pengakuan kelemahan dalam proses perhitungan suara yang kini dipakai: perjalanan hasil perhitungan suara terlalu panjang sehingga mudah di”intervensi” di tengah jalan.

Karena itu yang harus dilakukan adalah memangkas rute perjalanan hasil suara. Yang terbaik adalah hasil perhitungan per TPS langsung ke KPU kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/walikota atau ke KPU Pusat untuk pemilihan Presiden/DPR.

Manipulasi suara juga terbuka peluangnya ketika partai-partai gagal menghadirkan saksi di tiap TPS. Jika tak mampu sendiri semestinya mereka bisa melakukan aliansi. Sejauh ini, hanya PKS yang paling mampu menyediakan saksi di hampir semua TPS. Yang lain? Di sinilah repotnya. Selain jumlahnya tak memadai, saksi-saksi partai kerap tak gigih dan kompeten sehingga bersikap permisif terhadap berbagai kemungkinan manipulasi suara.

Salah satu alasan kesulitan parpol menyediakan saksi karena ongkosnya yang luar biasa besar. Seorang saksi biasanya diberikan uang saku Rp 50 ribu – Rp 75 ribu. Justru di sini pula soalnya. Keharusan mengongkosi saksi sebenarnya juga menunjukkan ketidakmampuan kebanyakan partai politik membangun anggota atau kader-kadernya yang militan, yang bersedia secara sukarela menjadi saksi bagi partainya tanpa perlu disediakan uang saku atau bahkan sekadar nasi bungkus.

Perubahan hasil suara juga menjadi besar kemungkinannya jika penyelenggaranya tak punya integritas. Ini terkait proses seleksi terhadap anggota PPK dan PPS. Sejauh pengamatan berpolitik, pemilihan PPK dan PPS selalu diabaikan banyak pihak.

Akibatnya, baik birokrasi dan kontestan pemilu berlomba-lomba menaruh orangnya di sana. Dengan alasan ketiadaan calon, KPU kabupaten/kota biasanya meloloskan saja orang-orang yang sebenarnya tak memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pemilu. Kalau sudah begitu, perubahan hasil suara bukanlah soal susah.

Kenapa KPU kabupaten/kota permisif? Ah, lagi-lagi karena proses memilihnya yang penuh “toleransi”.

Nah, menjadi jelas bukan, bukan quick count yang bisa mempengaruhi perubahan suara! Kalau penyelenggaranya punya integritas, partai-partai punya saksi dan pengecekan silang hasil suara mudah dilakukan, bagaimana bisa suara berubah?

bisa liat juga di :

http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=8840&c_id=3&param=sx3h7snGtcCd7d2qneNe

ari di sini saja,” jawab Abunawas.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: