jump to navigation

Perjuangan Bagi Radio Komunitas Belum USai Oktober 1, 2007

Posted by jrki in Uncategorized.
trackback

oleh Budhi Hermanto *
 

Carut-marut dunia penyiaran tak kunjung berakhir, persoalan ini muncul sejak diwacanakannya Undang-undang penyiaran pada tahun 2000-an.  Pro dan kontra bermunculan, saling dukung dan sikut antar pemerintah, swasta maupun kalangan masyarakat sipil. Pemerintah berkepentingan  mengontrol penyiaran untuk menjaga “stabilitas” politik, juga  mengamankan diseminasi informasi kebijakan pemerintah. Bagi  industri penyiaran, regulasi penyiaran tidak merusak kepentingan “bisnis” dalam bidang penyiaran. Sedangkan bagi kelompok masyarakat sipil mendorong demokratisasi dunia penyiaran bisa terwujud.

Pergumulan itu semakin menajam dengan disahkannya UU Penyiaran No 32 Tahun 2003, yang kemudian berbuntut pada judicial review terhadap UU tersebut. Hasilnya, regulasi tetap ditangan pemerintah, bukan pada regulator independen seperti yang diharapkan oleh kalangan masyarakat  sipil yakni Komisi Penyiaran Indonesia.

Mengiringi disahkannya UU Penyiaran tersebut, Menteri Perhubungan sebagai pejabat yang berwenang mengatur regulasi frekuensi waktu itu menerbitkan Keputusan Menteri No 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (master plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraaan Telekomunikasi Khusus Untuk Siaran Radio FM (Frequency Modulation).

Dalam amar putusannya, Menteri Perhubungan mengklasifikasi keberadaan stasiun radio dalam beberapa kelas. Salah satunya tentang radio komunitas, digolongkan dalam kelas D dengan ERP 50 W, dengan wilayah layanan maksimum 2,5 km dari lokasi stasiun pemancar (KM 15 Pasal 3).

Pemberian kelas pada radio komunitas ini, juga terkesan setengah hati. Dalam pasal 4 KM 15 disebutkan Radio siaran kelas D sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperuntukan bagi radio siaran komunitas sepanjang secara teknis memungkinkan. Kalimat “…sepanjang secara teknis memungkinkan” menyiratkan keengganan pemerintah memberikan frekuensi ranah publik kepada masyarakat. Pasal ini dikhawatirkan juga menghambat keberadaan radio komunitas yang dinilai pada saat pengurusan ijin nantinya, tidak memenuhi standar teknis yang disyaratkan.

Dibandingkan dengan lembaga penyiaran lainnya yakni lembaga penyiaran swasta maupun publik, pengklasifikasian ini dinilai oleh kalangan penggiat lembaga penyiaran komunitas (LPK) jauh dari rasa keadilan. Radio swasta/public (RRI) boleh menggunakan daya hingga 63 kW, sementara radio komunitas hanya “50 watt”, perbandingan yang sangat jauh bak bumi dengan langit.

Persoalan lain yang muncul adalah, pembagian alokasi frekuensi (kanal) yang juga tidak berpihak pada keberadaan radio komunitas. Oleh pemerintah, radio komunitas hanya bisa menempati kanal yang telah ditentukan, yakni kanal 201, 202 dan 203 atau 107,7 Mhz, 107,8 Mhz dan 107,9 Mhz. Dibanding alokasi frekuensi bagi lembaga penyiaran swasta maupun publik, alokasi frekuensi ini juga jauh dari rasa keadilan. Radio komunitas hanya diberi 3 “kamar” itupun berada dipinggiran.

KM Menhub No 15 Thn 2003 sekarang telah lebih dikuatkan melalui Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. Jika dulu, KM 15 diterbitkan oleh Departemen Perhubungan, kelahiran PP 51 Th 2005 didorong oleh Depkominfo sebagai departemen yang berwenang pada soal regulasi frekuensi radio.

Isu Strategis

Dalam melakukan kerja advokasi, tidak terlepas dari agenda/isu yang diusung. Wacana terkait dengan penyiaran banyak sekali isu yang diangkat, sebagaimana dulu ketika banyak aktivis penyiaran melakukan advokasi terhadap UU Penyiaran maupun pengkritisan terhadap usulan PP Penyiaran. 

Namun kali ini, agenda advokasi perlu difokuskan. Usulan perubahan dalam KM 15 dan juga PP 51 yang perlu diperjuangkan cukup terkait dengan hal teknis bagi lembaga penyiaran komunitas. Advokasi baiknya difokuskan pada;  1) alokasi frekuensi, 2) klasifikasi radio komunitas dan layanan jangkauan siaran serta, 3) standarisasi peralatan bagi radio komunitas.   

Aspek lainnya tentu juga penting untuk diperjuangkan, misalnya soal aksi sweaping terhadap keberadan rakom, proses penindakan hokum yang tidak trasparan (kasus Papua), prosedur perijinan dll. Usulan ini hanya besifat skala prioritas. Karena jika ia bisa diperjuangan cukup membantu keberadaan radio komunitas yang kian berjamuran tumbuh seantero negeri ini. Setidaknya radio komunitas mendapatkan hak yang layak pada soal alokasi frekuensi dan daya jangkau siaran.

Strategi

Terkait dengan uraian di atas, perlu kiranya para aktivis lembaga penyiaran komunitas (khususnya radio) segera melakukan kajian mendalam secara kritis-analisis terhadap KM Menteri Perhubungan No 15 tahun 2003 khususnya pada aspek teknis dan alokasi frekuensi dan mendorong pemerintah untuk merubah Keputusan Menteri

Perhubungan No 15 Thn 2005 dan juga PP No 51 Tahun 2005. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah naskah akademik hasil analisa kajian terhadap KM Menhub No 15 Thn 2003 dan PP 51 Thn 2005. Selain tentu draft usulan perubahan KM dan PP tersebut.

Para penggiat radio komunitas, perlu memetakan pihak-pihak yang bisa membantu memperkuat “naskah akademik” yang disusun. Misalnya kalangan kampus/lembaga pendidikan, lembaga riset dan kalangan organisasi masyarakat sipil (NGO) maupun Komisi Penyiaran Indonesia. Kepada mereka, diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi perubahan KM 15 maupun PP 51.

Langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah melakukan dialog dan loby tehadap kalangan pemerintah (Depkominfo dan DPR) dan menyampaikan usulan perubahan atas regulasi penyiaran tersebut. Proses ini harus dikawal dengan ketat, termonitor dan kemudian disampaikan pada para pihak yang membantu proses advokasi, agar semua pihak tahu dan ikut membantu jalannya proses advokasi yang sedang dilakukan. Persoalan bahwa, apakah nantinya pemerintah benar-benar mau merubah regulasi itu atau tidak, itu soal kemudian. Setidaknya perjuangan ini belum terhenti.

Modinan, 29 September 2007

)* Koordinator Jaringan Radio Komunitas Jawa Tengah

Komentar»

1. yani - Oktober 10, 2007

komentar

2. Dadang Sudardja - Oktober 25, 2007

Apa yang dipaparkan mas Budhi menarik sekali dan perlu ditindaklanjuti. Satu hal yang ingin saya komentari tentang judul besar dari tulisan ini. Bahwa perjuangan radio komunitas tidak pernah selesai. Karena radio komunitas sejatinya memuat roh perjuangan rakyat. Radio komunitas adalah media perjuangan rakyat untuk melawan hegemony kapital yang membuat rakyat kita “bodoh “. Perjuangan Radio Komunitas Tak akan Pernah Selesai” Yang harus kita lakukan adalah bagai menjadikan Radio Komunitas Menjadi lebih hidup dan memiliki nilai. OK Mas. Yang pasti berjuang terus.

3. Fuaddy Chaidir Rosha - Oktober 30, 2007

Kita sudah berjuang untuk Radio Komunitas lebih dari 3 tahun, sudah seharusnya kita susun kekuatan baru untuk menuntut keadilan, setidak-tidaknya jangan sampai radio komunitas sebagai sebuah lembaga yang termarjinalkan, kita memang diberi tempat tapi tidak memiliki kekuatan

4. dermadi - November 2, 2007

Hi..

Just Info 4 U

Free Web hosting Offer!

– 250MB of Disk Space
– 100GB Bandwidth
– cPanel control panel
– Full Domain Hosting Support
– ABSOLUTELY NO ADVERTISING

Join Now! Thanks.

5. azwar mardin - November 20, 2007

Saya mengulas dari fuaddy chaidir rosa
memangkita diberi tempat, tapi tidak diberi kekuatan. namun kita punya kekuatan,itu tergantungdari rakom itu sendiri, kalau kita hanya diam saja seperti selama3 tahun ini mungkin kekuatan itu tidak bakalan muncul sendirinya,
Nah yangpaling berperan sekali adalah JRKSB disamping itu baru radio komunitas itu sendiri, bukan berarti rakom itu hidup kalau ada jrksb.

mungkinselama ini kesalahan yang dilakukan JRKSB,ya kurangnya koordinasi antar angotanya sendiri di sumbar
mungkin hari ini detik ini jrksb introspeksi diri apakah yang telah saya perbuat selama ini………!!!!!!!!!!

salam

azwar mardin (LPK SUANDRI FM KAB. PD.PARIAMAN)

6. B. Agung Prasetyo S - November 23, 2007

Masalah ini nggak bakalan selesai karena “kita” tdk punya orang yang ikut dalam KPID.
Paling tidak akan ada yg bisa menjembatani antara pelaksanaan dilapangan dengan regulasi yg jadi pengatur para pelaku media elektronik.
ini berbeda dengan orang2 PRSSNI yg dibeberapa wilayah bisa masuk dlm jajaran kepengurusan KPID, jadi paling tdk posisi radio komersial masih aman.
sedangkan kita ? Gmana bisa jalan bareng….antara radio kampus ama radio komunitas sendiri aja nggak bisa akur.
Senyampang dengan tulisan ini, apakah sy bisa mendapatkan kontak untk JRK di jawa tengah…sokur kalo ada kontal personnya.

DEO Gratcias

B. Agung PS (LPK PeeP FM Semarang)

7. Budhi Hermanto - Maret 9, 2008

Mas B. Agung PS slahkan kontak saya dari JRK Jawa Tengah di budhi_ynd@yaho.com

8. Fuaddy Chaidir Rosha - Juli 1, 2008

Untuk Agung Prasetyo, maaf saya terlambat menanggapi pendapat anda, sebenarnya hampir semua anggota KPID yang ada di seluruh Indonesia tidak lagi memiliki integritas karena dilatari oleh kepentingan satu kelompok saja, maka saya berpendapat nggak usah kita ikut latah berebut untuk menjadi anggota KPID, buat apa? jangan sampai tangan kita ikut dikotori oleh permainan yang sebenarnya tidak pantas untuk kita mainkan. ingat kita berasal dari rakyat kecil, kita orang miskin, kita nggak punya modal seperti halnya para bos radio swasta, kita orang tertindas, tapi jangan bersedih ya…..karena ada satu hal yang dapat menghibur kita yaitu masa kita adalah masa mayoritas……..

9. Fuaddy Chaidir Rosha - Juli 1, 2008

Untuk Bowo…….,kenapa suara akang nggak kedengar lagi, kemana aja? saya amati jalur Pantura sangat berpotensi untuk dibangun beberapa radio komunitas, karena beberapa radio swasta yang ada di Pantura tengah dilego kepada para pemilik modal yang ada di jakarta…tapi pemilik modalnya bukan berasal dari kalangan radio swasta…..pengen tahu siapa mereka? Mereka adalah para politikus-poli….tikus…..yang akan menjadikan radio sebagai kendaraan politiknya pada pemilu 2009 yang akan datang……..kacian ya…., tapi KPI tau nggak ya….apa diperbolehkan radio dijadikan kendaraan politik? makanya kita perlu bangun kekuatan baru Radio Kumunitas…..(Fuad)

10. Studio 42 C - Januari 20, 2009

Bagaimana nih … JRK SB ( Sumbar) gak kedengeran lagi bunyinya?? Mana tangggung jawab da fuad sebagai sesepuh radio komunitas di Sumatera Barat???.

11. Studio 42 C - Januari 20, 2009

Salam buat mas Marzuni di Jogja. Udah bikin radio komunitas belum??


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: