jump to navigation

Siaran Pers KOMINFO Agustus 24, 2007

Posted by jrki in Berita.
trackback

Siaran Pers No. 125/DJPT.1/KOMINFO/ 8/2007

Penyelenggara Penyiaran Yang Tidak Berizin Diharuskan Menghentikan Siarannya (Off-Air) dan Ditjen Postel Akan Secepatnya Melakukan Penertiban Dengan Berbagai Instansi Penegak Hukum Secara Nasional Tanpa Pandang Bulu

Terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 9 Juli 2007 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut) yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka Ditjen Postel telah melakukan berbagai antisipasi dan persiapan untuk menindak lanjuri PP tersebut, khususnya yang terkait masalah penyelenggaraan penyiaran baik radio siaran maupun televisi siaran. Langkah tindak lanjut ini terpaksa harus dilakukan karena sejauh ini telah muncul dan berkembang lebih jauh dan komplikated tentang terjadinya ketidakteraturan pita frekuensi yang diperuntukkan radio siaran dan televisi siaran sebagai akibat adanya tumpang tinding kewenangan dalam perizinan frekuensi radio untuk penyiaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi (antara lain sebagaimana perizinan yang secara sepihak diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan beberapa daerah lainnya). Ketidakteraturan pita frekuensi tersebut mengakibatkan:

  1. Mengganggu frekuensi untuk keselamatan penerbangan.
  2. Menurunkan kualitas penerimaan radio siaran.
  3. Terjadinya interferensi antar penyelenggara siaran maupun gangguan terhadap pengguna frekuensi di luar pita penyiaran.
  4. Banyak penyelenggara penyiaran yang beroperasi tanpa memiliki ISR baik kanal sesuai master plan maupun mengambil jatah kanal wilayah lain.
  5. Khusus untuk wilayah layanan DKI Jakarta, terdapat radio siaran yang memancar tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan kanalnya, yaitu kanal diperuntukkan bagi radio komunitas dengan power rendah namun kenyataan dilapangan digunakan oleh penyelenggara dengan power tinggi seperti radio Suara Metro dan radio TNI-AL.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, Ditjen Postel akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Untuk penyelenggara yang sudah memiliki ISR yang diterbitkan oleh Ditjen Postel, maka Balai/Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel di seluruh Indonesia akan melakukan pengukuran parameter teknis untuk mengecek tingkat kepatuhan penyelenggara penyiaran terhadap ketentuan teknis yang telah ditetapkan (KM 15/2003 untuk radio siaran dan KM 76/2003 untuk televisi siaran). Di samping itu juga akan dilakukan pemetaan wilayah layanan sesuai dengan izinnya.
  2. Sedangkan untuk penyelenggara siaran yang sudah memancar namun tidak memiliki ISR, maka kepada mereka ini dituntut untuk harus mematikan pancarannya (off-air). Dan yang paling penting, Balai/Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio akan melakukan penertiban tanpa pilih kasih.

Langkah penertiban secara masif yang akan dilakukan oleh Ditjen Postel sebagai tindak lanjut PP No. 38 Tahun 2007 ini bukan dilakukan secara mendadak perencanaannya, karena sebelumnya telah dilakukan program sosisalisasi terhadap penataan teknis operasional radio siaran, yaitu di antaranya yang pernah dilakukan pada 2 Agustus 2007 dan dihadiri oleh sejumlah peserta dari penyelenggara radio siaran FM eksisting se Jabodetabek, PP PRSSNI/PD PRSSNI Jakarta, Banten dan Jabar dan para Kepala atau yang mewakili dari Loka/Balai Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Postel se Indonesia. Yang bertindak selaku nara sumber dalam sosialisasi tersebut adalah antara lain Dedi Djamaluddin Malik (Anggota Komisi I DPR RI), Kombespol George Supit (Korwas PPNS Mabes Polri), Selamun Yoanes Bosko (Anggota KPI), Agnes Widiyanti (Direktur Penyiaran Ditjen SKDI) dan Tulus Rahardjo (Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit).

Adapun kesimpulan dari acara sosialisasi tersebut sebagai berikut:

  1. Penyelenggara siaran yang eksisting mengharapkan agar dilakukan penertiban penggunaan frekuensi terhadap pengguna ilegal tanpa pandang bulu, termasuk radio suara Metro dan radio TNI-AL karena sudah terjadi interferensi dan mempengaruhi nilai ekonomis dari radio siaran yang sudah berizin.
  2. Pada prinsipnya kelima narasumber tersebut mendukung dilakukan penertiban frekuensi radio dengan perlakuan yang adil terhadap semua pengguna ilegal. Sikap tanpa diskriminasi ini juga didukung oleh anggota Komisi 1 DPR-RI dan Polri sebagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh Polri dalam melakukan penindakan dalam masalah illegal logging.
  3. Penyelenggara Penyiaran yang telah mengikuti EDP atau yang belum memiliki ISR agar tidak memancar terlebih dahulu (off-air), dan untuk radio siaran yang telah memiliki ISR harus mematuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
  4. Setelah diterbitkan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengatasi dualisme pemberian izin frekuesi radio.
  5. Konsekuensi diterbitkannnya PP 38/2007 yang mana pengaturan frekuensi radio menjadi terpusat menjadi tanggung jawab yang berat bagi Ditjen Postel karena penggunaan frekuensi radio sudah terlanjur padat.

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel. go.id

Tel/Fax: 021.3860766

Komentar»

1. redi panuju - Agustus 28, 2007

Pak Gatot S Dewa Brata Yth

Saya Redi Panuju, adik kelas Bapak waktu di SMA N Babarsari Jogja. sekarang saya bekerja sebagai Dosen di Universitas DR. Soetomo Surabaya dan anggota KPID Jatim. khusus masalah dunia penyiaran, mohon Balmon daerah dapat bergandeng tangan dengan KPID dalam masalah penertiban perizinan.

Di Jawa Timur, masak ampun ruwetnya. kalau tak kompak ya susah mengaturnya.

Demikian info awal, terimakasih atas perhatiannya.

Salam

Redi Panuju
081 730 9879 (HP)

2. Ali masjkur.ST - September 17, 2007

Saya dari Radio Komunitas Pesantren Madu FM Campurdarat- Tulungagung Jawa Timur yang sudah mengudara di freq 107.70 MHZ . dan sudah mengirimkan Proposal perijinan baik Di KPID, KPI dan DEPKOMINFO sebanyak 5 kali mulai tahun 2004. namun belum ada jawaban cuma surat penerimaan proposal dari KPID. terus bagaimana langkah terbaik kami . Biar tetap bisa on air melayani komunitas pesantren kami

3. MASRONI - September 17, 2007

Saya Masroni pengelola Radio Komunitas Pesantren Di Pantai Prigi Trenggalek. yang sudah mengudara sejak tahun 1999 dengan komunitas pesantren dan warga nelayan di pinggiran pantai. krn sulitnya menerima siaran TV dll sebab letak geografis daerah kami yang diapit pegunungan. kami juga sudah mengirimkan proposal ijin siaran Ke KPID jatim, KPI dan DEKOMINFO . namun juga belum ada jawaban. apa ini berarti kami juga harus of air ?. namun daerah komunitas kami sangat membutuhkan informasi dari radio kami , krn sebagai penyambung aspirasi masyarakat nelayan dan pesantren kami. mohon petunjuk salam.

4. KUKUN - Oktober 26, 2007

Ass Wr Wb
Dalam Hal Penertiban harus dipilah2 PP 38/2007 kan terbit kesiangan setelah PP yang lain jalan setelah UU 32 thn 2002 berjalan serta setelah Otonomi daerah digulirkan …nah wibawa pemerintah itu harus betul2 tegak dengan tidak gampang merubah2 peraturan2 serta tidak merugikan Rakyat….Masyarakat hanya untuk mengakomudir kepentingan yang lain…pendek kata kalau membangun suatu bangunan tidak menghacurkan sejenis bangunan yang mannfaatnya sama,KPID2 telah bergerak menjalankan amanat UU 32 tahun 2002 , nah apa rakyat akan dihancurkan…. dengan PP ini? apa aturan ini berlaku surut kepada mereka yang telah keluar IPP dari KPI? apa mau DUNIA PENYIARAN Mau Ribut Terus? apa yang telah mendirikan PT Radio itu juga mau dirugikan ? berapa dana yang mereka keluarkan untuk ini? mau kah Pemerintah mengganti seperti kasus Lapindo di Dunia Penyiaran? boro2 mikirin orang, yang penting diri sendiri kenyang… yah.. udah lah selamat menjalankan Peraturan mudah2an ganti president ganti lagi Peraturan..ganti mentri ganti peraturan …kan hebat yah negara kita ….kapan investor lokal ataupun luar mau tenang Bisnis di RI ?

5. KUKUN - Oktober 31, 2007

Yth. Pak Gatot ,langkah bagus untuk kepastian hukum tapi bagi radio yang sudah mendapatkan Kelayakan serta IPP dari KPI saya pikir perlu di Legalkan karena secara Yuridis mereka telah menempuh aturan main sebelum terbit PP 38 thn 2007, dan apabila mereka diberhentikan kemungkinan mereka akan berkumpul membentuk komunitas dan menunjuk ahli hukum mengajukan Clas Action wah…. tambah runyam dan tidak selesai2 carut marut dunia penyiaran ini …. selamat mencari solusi yang bagus semoga negara ini birokrasinya lebuh mudah ,kepastian hukum jelas sehingga Innsvestor di bumu Indonesia aman..Bravo

6. andrew - Januari 9, 2008

di nganjuk banyak radio tanpa izin tolong di tertibkan

7. muhamad sahri - April 12, 2008

Saya pengelola Radio Komunitas Pesantren Di Pantai Prigi Trenggalek. yang sudah mengudara sejak tahun 1999 dengan komunitas pesantren dan warga nelayan di pinggiran pantai. krn sulitnya menerima siaran TV dll sebab letak geografis daerah kami yang diapit pegunungan. kami juga sudah mengirimkan proposal ijin siaran Ke KPID jatim, KPI dan DEKOMINFO . namun juga belum ada jawaban. apa ini berarti kami juga harus of air ?. namun daerah komunitas kami sangat membutuhkan informasi dari radio kami , krn sebagai penyambung aspirasi masyarakat nelayan dan pesantren kami. mohon petunjuk salam.

dan kami juga mengirimkan lagi proposal perijinan sejak bulan oktober 2007 lalu namun kok belum ada informasi ya dari KPID

8. Punden - Juli 8, 2008

“di nganjuk banyak radio tanpa izin tolong di tertibkan”
Dimana (desa mana) pak radio komunitas yang tanpa ijin itu. saya pengen kontak dg radio-radio komunitas. mohon infonya.

9. azis - Mei 17, 2009

kalau radio komunitas yang output TXnya cuma 12 watt, apa harus bikin izin?

10. azis - Mei 17, 2009

kalau harus bikin izin tolong dong jangan di persulit, karena radio komunitas bukan radio niaga yg 100% cari duit !

11. azis - Mei 17, 2009

kalau harus bikin izin tolong dong jangan di persulit, karena radio komunitas bukan radio niaga yg 100% cari duit ! :-O

12. LUKI - Mei 17, 2009

Masalah harus menghentikan siaran itu masalah kecil pak Gatot, seharusnya KOMINFO jangan cuma bisa melarang tapi juga bisa memberi solusi bagai mana cara paling mudah agar radio komunitas dapat memperoleh izin siaran tampa bertele-tele dan prosesnya jangan dipersulit. Kami sebagai pengelola radio komunitas merasa di zolimi oleh KOMINFO kalau caranya seperti ini. ingat sweeping tidak akan menyelesaikan masalah !

13. Surya S - September 27, 2010

yth.bapak bapak pengurus penyiaran.Saya dari Porong yang kuwalahan lumpur panas dan menjd Crew radio komunitas SuaraPorong FM yg mengudara sebagai jembatan informasi khususnya korban lumpur dan umumnya warga Porong dsktrnya.Masukan saja,yang harus segera ditertibkan radio2 di luar freq komunitas yg siaran notabene tdk berijin dan meluluh bisnis dgn beriklan.Sedangkan freq 107.7 sd 107.9 buat komunitas diberikan kemudahan perijinan resmi serta sosialisasi dgn komitmen siaran komunitas harus slalu ada info layanan masyarakat tdk beriklan bisnis.Smoga penertiban siaran independent dan tepat sasaran dan tetap dgn teguran dan sosialisasi yg baik tidak arogan.trim salam.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: