jump to navigation

Ijin Radio Suara Metro Direkomendasikan Tak Diperpanjang Juli 12, 2007

Posted by jrki in Berita.
trackback

Selasa, 10 Juli 2007 | 19:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merekomendasikan ijin siaran Radio Suara Metro tidak diperpanjang. Sebab radio yang memiliki hubungan dengan Kepolisian RI ini menempati jatah slot radio komunitas.

“Kami telah menyurati Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk tidak memperpanjang ijin radio ini,” ujar Anggota KPI, Bimo Nugroho kemarin.

Ijin sementara radio itu keluar pada masa Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi masih di bawah Departemen Perhubungan. Radio itu menempati kanal 15A yang merupakan jatah radio komunitas.

Dengan ketentuan pemerintah yang baru, ijin siaran yang disetujui pemerintah harus mendapat rekomendasi dari KPI. Karena itu KPI merekomendasikan agar ijin radio itu tak diperpanjang. Dian Yuliastuti

berita Kompas tahun 2004 tentang Suara Metro:

Kamis, 26 Agustus 2004
Sikap Suara Metro Dinilai KeliruJakarta, Kompas – Sikap pengelola Radio Suara Metro FM yang bersikukuh tetap siaran meskipun tanpa alokasi frekuensi bukan saja dinilai keliru oleh berbagai kalangan, tetapi sekaligus bentuk kesewenang-wenangan. Karena tidak memiliki alokasi frekuensi sebagaimana ketentuan yang berlaku, Suara Metro semestinya turun dari frekuensinya sambil mempersiapkan gugatan hukumnya.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Irwan Hidayat mengungkapkan, Suara Metro sebaiknya menghormati proses pengalihan kanal sampai ada keputusan pengadilan. “Jangan ngotot-ngototan dan mengganggu yang lain,” kata Irwan, Rabu (25/8).

Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pos dan Telekomunikasi (Postel) tentang daftar kanal frekuensi radio siaran FM, jelas-jelas tidak memberi alokasi frekuensi bagi Suara Metro. Sikap bersikukuh itu dikhawatirkan justru akan memberi kesan pada masyarakat bahwa polisi-selaku pihak pengawas sekaligus pengelola Suara Metro-arogan dan main kuasa.

Anggota Dewan Pers Santoso menilai, sikap bersikukuh tersebut merupakan bentuk kesewenangan terhadap peraturan. Padahal, dasar pengaturan alih kanal frekuensi jelas dan tidak bisa ditawar-tawar.

Selain itu, Ditjen Postel dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima kewenangan mengatur frekuensi dari negara. “Mari kita bersama-sama mengakui wibawa regulatory body itu,” kata dia.

Salah satu bentuk pengakuan itu dapat ditunjukkan dengan mematuhi kebijakan mereka, seperti pengalihan kanal frekuensi. Sebab, alokasi frekuensi radio bersifat terbatas dan untuk itu harus diatur.

Hari Senin lalu, tim penertiban Ditjen Postel mendatangi Suara Metro dan meminta mereka berhenti siaran. Sebab, secara prinsip izin siaran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta yang dimiliki Suara Metro tidak diakui tim penertiban. Namun, kuasa hukum PT Radio Suara Metro, David Abraham, menyatakan keberatan karena menilai tim penertiban tidak berhak menyatakan sah/tidak izin Dishub DKI dan alasan manfaat.

“Tim penertiban akhirnya mengukur dan mengambil gambar. Yang jelas, kami telah berkoordinasi dan turun ke lapangan untuk menertibkan. Tidak hanya diam saja,” kata Kepala Humas Ditjen Postel Bambang Dian Dewanto.

Menurut Santoso, tidak ada pilihan bagi Suara Metro selain berhenti siaran. Kalau tidak, sikap itu justru menjadi contoh buruk dunia penyiaran dan dapat menimbulkan kekacauan.

Salah satu solusi yang ditawarkan, Suara Metro diharapkan bekerja sama dengan radio lain. Pasalnya, tidak ada lagi frekuensi kosong di Jakarta dengan ketentuan jarak antarkanal 400 kilohertz (KHz).

Mengenai rencana gugatan kuasa hukum Suara Metro sekaligus Polda Metro Jaya, Irwan menilainya sebagai hak yang bersangkutan. Hanya saja, akan salah alamat kalau PRSSNI menjadi pihak tergugat karena berada pada posisi yang sama.

Sementara itu, Santoso menilai gugatan hukum tidak relevan karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jelas menyebutkan ada kewenangan pemerintah dan KPI untuk mengatur frekuensi. “Semestinya hakim tahu bahwa persoalan ini seperti no case. Tidak ada kasus,” kata dia, menanggapi niat kuasa hukum Suara Metro, David Abraham, bahwa pihaknya akan membawa kasus ini ke pengadilan demi melindungi eksistensi kliennya (Kompas, 25/8).

Unjuk rasa SP FM

Pihak Radio SP FM yang selama ini merasa dirugikan akibat ketidaktegasan regulator frekuensi menertibkan pengalihan kanal, hari Kamis ini berencana menggelar unjuk rasa. Mereka berencana menemui Dirjen Postel Djamhari Sirat guna menagih ketegasan pemerintah. Langkah ini merupakan langkah terakhir sebelum SP FM menggugat Departemen Perhubungan dan Ditjen Postel ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Surat pemberitahuan bahwa kami terganggu sudah kami kirim ke Ditjen Postel, ketemu langsung juga sudah. Keinginan beraudiensi langsung juga tidak dijawab. Lalu, bagaimana lagi kami harus bersikap,” kata Manajer Umum SP FM Nazar Amir.

Namun, Nazar menolak bila harus berhadapan langsung dengan Suara Metro FM (saat ini mengudara di frekuensi 91,1) yang mengganggu modulasi mereka (90,80). Ia menilai bahwa pangkal persoalan terdapat pada pihak Ditjen Postel yang tidak tegas menegakkan peraturan yang dibuatnya. “Kami hanya ingin siaran jernih sesuai maksud awal pengaturan frekuensi. Soal Suara Metro, bukan urusan kami.”

Akibat modulasi siaran SP FM yang tidak jernih, menurut Nazar, dua pemasang iklan sudah berancang-ancang menarik diri bila hingga akhir Agustus 2004 persoalan tersebut tidak juga jelas. (GSA)

Komentar»

1. noldy - Agustus 15, 2007

perkenalkan nama saya Ki Ngawur Noldy Permana, panggil saja noldy. Saya bermaksud mengajukan proposal pengajuan acara ramal dan acara misteri dengan kelebihan dapat membuka mata bathin jarak jauh. Sebelumnya saya pernah siaran dengan acara yang seperti telah saya sebutkan diatas di radio MStri 104.2 FM selama setahun.
Anda dapat menghubungi saya di 021-93140607

terimakasih.

2. Imam - September 5, 2007

Kepada Yang Berwenang mohon kiranya di terbitkan Daftar Nama Lembaga Penyiaran di tiap Kota/Kabupaten yang telah mendapatkan IPP ( Ijin penyelenggaraan pada tahun 2007 ) yang diakui oleh KOMINFO( Menteri ) dan KPI PUSAT hal ini diperlukan untuk kami pakai sebagai Reperensi pemasangan Iklan dll

Terimaksih

3. Gebra - September 11, 2008

salam kenal aku rafel dari radio Sp sulawesi tenggara……..sementa ini radio sp Fm sulawesi tanggara….sedang off air berhubung masalah perizinan radio……..bisa tidak kami di bantu dalam perizinan radio Sp Fm…..

makasi sebelumnya………


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: