jump to navigation

Memperkuat Kelembagaan Radio Komunitas dengan DPK Juni 26, 2007

Posted by jrki in Artikel & Opini.
trackback

buleoe12.jpg

Dalam beberapa diskusi yang diadakan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dengan para pengelola radio komunitas ditemukanlah fakta bahwa kelemahan radio komunitas masih seputar tidak berfungsinya sistem kelembagaan radio komunitas. Lemahnya sumber daya yang ada di radio komunitas masih menjadi hal utama.

Lemahnya sumber daya pengelolaan radio sebenarnya bukan dirasakan oleh radio komunitas saja tapi oleh hampir semua lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Hanya saja radio komunitas paling sering dituduh lemah SDM nya karena pemain baru dalam sistem penyiaran Indonesia. Dalam konteks radio komunitas ada dua organ penting yang menjadi pendorong sehatnya penyiaran komunitas yakni pengelola radio atau sering disebut PPK dan lembaga representasi komunitas atau sering disebut DPK.

Konsep Dewan Penyiaran komunitas muncul disaat Radio Komunitas masih dianggap radio gelap oleh Pemerintah, karena belum adanya Undang-undang yang mengakomodir lembaga penyiaran komunitas. Pada saat itu ada suatu istilah tentang Self Regulating (mengatur dirinya sendiri), disini radio komunitas mencoba untuk berkumpul dan mensiasatinya sebagai upaya itikad baik ketika rakom ini di dirikan.

Beberapa kali pertemuan untuk mencari model dalam menjabarkan Self regulating tersebut, akhirnya ditemukan pula yang namanya Dewan Penyiaran Komunitas, karena sebagai penjabaran dari Self regulating dan Partisipasi warga.

Konsep DPK ini menjadi usulan Jaringan Radio Komunitas Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah versi Lembaga Penyiara Komunitas, DPK ini masuk dalam salah satu pasal dari rancangan PP Penyiaran ini.

Adapun sekarang konsep DPK ini sudah bagian dari kebijakan Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan radio komunitas. Bisa di lihat dalam Lampiran Peraturan KPI No. 3/ P/ KPI/ 08/ 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran I. Kelengkapan Dokumen Lembaga Penyiaran (C) Lembaga Penyiaran Komunitas no. 1 ttg kelengkapan umum dinyatakan bahwa ;

Lembaga Penyiaran Komunitas adalah perkumpulan yang didirikan dengan struktur Pengawas dan Pelaksana ayat (1) Pengawas adalah pengurus / Dewan Penyiaran Komunitas (DPK), Pelaksana adalah Pelaksana Penyiaran Komunitas (PPK) serta sumber daya manusianya berkewarganegaraan Indonesia“.

Jadi Dewan Penyiaran Komunitas sebenarnya bagian penting dari keberadaan radio komunitas apalagi sudah ada legitimasi hukumnya dariperaturan KPI.

Realitanya memang sudah banyak radio komunitas yang mempunyai Dewan Penyiaran Komunitas-nya. Namun kebanyakan hanya untuk pengurusan perijinan saja atau hanya papan nama, hal ini mungkin karena belum meratanya pemahaman tentang DPK dikalangan para pengelola radio komunitas. Menurut Gani Rachman, Ketua JRK Jawa Barat, niat utama dibentuknya DPK dalam sistem penyiaran komunitas justru supaya radio komunitas bisa melakukan arah perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat yang cerdas dan terorganisir.

Membaca masalah-masalah Rakom dan DPK

Biasanya, masalah yang sering muncul di radio komunitas adalah ;

Pertama, Bagaimana rakom bisa hidup secara teratur dari hari kehari, masalah ini berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan orang di radio komunitas tersebut.

Kedua, masalah kaderisasi, kebanyakan para pengurus rakom itu bersifat Voulunteer atau sukarelawan, sehingga keluar masuk orang untuk mengelola radio komunitas tersebut intensitasnya tingi. Persoalan yang biasanya muncul adalah tidak tertransformasikannya visi rakom dari pengurus yang lama ke generasi berikutnya

Ketiga, masih sering ada kesimpangsiuran dalam pola hubungan antar individu yang menjadi pengurus harian radio komunitas dengan masyarakat sekitarnya ataupun rakom dengan Lembaga lain tentang arah dan tujuan didirikannya radio komunitas.

Selain tiga masalah radio komunitas tersebut biasanya muncul juga masalah-masalah yang berkaitan dengan DPK ; biasanya sangat susah mencari individu ataupun kelompok sosial yang bersedia dan mampu untuk terlibat di DPK dengan konsisten. Hal ini muncul dari kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi serta aturan main Organisasi yang mungkin belum diterapkan oleh radio komunitas itu sendiri, padahal aturan tersebut bisa dibuat dari kesepakatan DPK dan pengelola radio komunitas serta masyarakat lainnya.

Hal lain yang menjadi masalah di DPK adalah faktor kepemilikan radio komunitas yang awal didirikanya oleh beberapa individu dikembangkan menjadi milik komunitas.

Menurut Budi Godot, anggota DPK radio komunitas Cibangkong, “..rasa memiliki yang berlebihan beberapa individu terhadap radio komunitas tersebut menyebabkan para pengelola radio tersebut jadi tukang tombok dengan begitu ‘menzholimi dirinya sendiri“.

Mencari Model Ideal DPK.

Radio Komunitas sebagai sebuah lembaga Penyiaran yang sudah terakomodir dalam UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, punya hak dan kewjiban, salah satunya adalah kewajiban radio komunitas terhadap masyarakat sebagai sebuah media informasi yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam bidang informasi dan pendidikan, disamping itu pula untuk memperkecil kesenjangan informasi masyarakat yang selama ini tidak pernah di dengar pendapat-pendapat masyarakat tingkat bawah oleh pemerintahan setempat. Sebagai media voices of voiceless maka Lembaga penyiaran Komunitas diposisikan untuk membangun dan diharapkan pula dapat menjadi salah satu pelaku perubahan sosial, minimal dilingkungan sekitarnya.

Maka, idealnya DPK adalah lembaga yang bisa mendorong radio komunitas untuk memperkecil kesenjangan informasi yang terjadi di masyarakat tersebut. DPK ini harus proaktif terhadap berbagai masalah yang terjadi di komunitas atau pun yang ada di radio komunitas.

Mengaktifkan DPK dalam pengelolaan radio komunitas adalah dengan cara, salah satunya, banyak berdiskusi, dengan tujuan mencari sesuatu yang lebih baik untuk lingkungannya. Melalui diskusi dan bertukar pendapat antar DPK atau pun dengan warga komunitas, memberi peluang tumbuhnya gagasan-gagasan inovatif di masyarakat. Dengan begitu, warga yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan radio komunitas dapat menemukan sesuatu yang positif dan lebih konstruktif untuk dikembangkan dan diterapkan dilingkungannya masing-masing.

Contoh kasus Di Radio Komunitas Citra Melati ; disaat Balai Monitoring mensegel perangkat radio mereka dengan alasan kebocoran alatnya dan frekuensinya Citra Melati Spurious nya sampai ke Frekuensi Navigasi Penerbangan, maka mereka dengan serentak mengadakan pertemuan antara DPK dan PPK untuk memecahkan masalah tersebut, yang akhirnya memunculkan kesepakatan untuk mencari solusi bersama supaya rakom bisa terus mengudara dan menunaikan kewajibannya terhadap masyarakat untuk membangun masyarakat yang cerdas dan terorganisir. Dengan mengganti alat yang bocor tersebut dengan alat baru yang telah diuji cobakan dulu oleh balai monitoring. Sehingga tidak mengganggu lagi. Dengan adanya kasus tersebut, sekarang radio komunitas Citra Melati punya setandarisasi alat yang layak dan bisa mengudara dengan aman.

Cara-cara lain yang bisa dilakukan untuk penguatan DPK adalah;

1. Melakukan sinergitas antara DPK dengan pengelola radio komunitas.

2. Menyamakan persepsi dan Paradigma radio komunitas dan kenapa rakom ini didirikan.

3. Memperjelas aturan main bersama yang disepakati bersama caranya bisa melalui musyawarah komunitas dengan dituangkan dalam Mekanisme Kerja Organisasi.

4. Meningkatan Kapasitas DPK baik tentang penyiaran maupun tentang cara mengorganisir komunitas.

 

Mengenal Tugas dan Fungsi DPK

Hal paling utama dari tugas dan fungsi DPK adalah berjalanya radio komunitas dengan sehat. Tugas dan fungsi lain dari DPK bisa dirumuskan bersama di masing-masing radio komunitas.

Beberapa contoh tugas dan fungsi DPK yang disarikan dari beberapa radio komunitas yang DPK nya cukup aktif adalah sebagai berikut;

1.Memberikan pembinaan dan pangarahan terhadap Radio Komunitas

2.Menentukan kebijakan umum materi mengenai materi penyiaran Radio komunitas sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi komunitas

3.Membentuk Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas

4.Mengawasi pelaksanaan penyiaran komunitas

5.Meminta masukan kepada komunitas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan penyiaran komunitas.

6.Membantu menciptakan lapangan usaha bagi Radio Komunitas untuk menutupi kebutuhan biaya operasional.

7.Membantu memecahkan permasalahan atau konflik yang dihadapi oleh Radio Komunitas.

8.Membuat mekanisme kerja lembaga penyiaran komunitas (Rakom) bersama Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas.

 

Siapa saja yang akan masuk DPK ?

Dewan Penyiaran Komunitas merupakan perwakilan-perwakilan dari berbagai kelompok yang ada di komunitas tersebut. Mereka adalah orang yang di percaya, sudah mengenal komunitasnya cukup lama, baik kepribadiannya, keperdulian terhadap persoalan-persoalan warga, kejujuran, serta kemampuannya.

Dewan Penyiaran Komunitas memang sudah semestinya mencerminkan kelompok-kelompok yang ada di warga. Kelompok-kelompok warga itulah, melalui para perwakilannya, yang kemudian akan mengisi Dewan Penyiaran Komunitas. Maka Radio Komunitas perlu mengenali dan mendaftar kelompok-kelompok yang ada tersebut.

Kegiatan memetakan kelompok-kelompok warga ini tidak hanya untuk menjajaki orang-orang yang akan menjadi calon DPK. Kegiatan ini juga untuk memetakan gambaran umum kebutuhan kelompok-kelompok terhadap informasi sekaligus untuk mengajakserta perwakilan-perwakilan kelompok warga terlibat menjadi tim pembentukan DPK.

Siapa sajakah mereka? diantaranya adalah :

– Kelompok-kelompok warga berdasarkan jenis pekerjaan tertentu yang menjadi mata pencaharian utama warga. seperti pekerjaan-pekerjaan utama warga di lingkungan komunitas di desa “A” serta desa tetangga di lingkungan kecamatan sebagian besar warga bekerja sebagai petani, sebagian lagi menjadi peternak, pedagang, dan tukang ojek.

– Kelompok-kelompok warga berdasarkan minat atau hobi yang berkembang di sebagian besar warga. Termasuk di dalamnya adalah pengurus radio yang ada di lingkungan komunitas dan dikelola oleh warga. seperti di salah satu desa memiliki kelompok sepak bola dan kesenian tradisional. Di dalam kelompok hobi dan minat termasuk juga adalah radio yang ada di lingkungan komunitas dan dikelola oleh warga. dan juga tidak lupa mendaftar warga lainnya yang dianggap berpengaruh untuk bidang keradioan.

– Kelompok-kelompok warga berdasarkan usia. bisa menggolongkannya ke dalam kelompok orang-orang tua dan anak-anak muda. Anak-anak muda di “desa saya” dan sekitarnya biasanya bergabung dalam kelompok-kelompok hobi. Memang ada organisasi formal di setiap desa untuk anak-anak muda, yaitu karang taruna. Namun, organisasi pemuda ini kurang berkembang dan hanya berkegiatan saat perayaan 17 Agustus saja.

– Kelompok-kelompok warga berdasarkan perwakilan desa. mungkin berapa Desa di lingkungan, Atau ada berapa RW di lingkungan Kelurahan, Kecamatan. baru kemudian mendaftar nama-nama warga yang dinilai dapat mewakili desanya berdasarkan masukan dari warga lainnya.

– Tidak lupa juga kelompok-kelompok warga berdasarkan jenis kelamin, seperti kaum perempuan, Karena hal ini sering terabaikan, terutama pada perempuan atau kaum ibu. baru kemudian mendaftar nama-nama kaum ibu berdasarkan kelompok pekerjaan, hobi dan minat, perwakilan desa, dan jenis kelamin.

– Kelompok-kelompok warga yang ada di lingkungan komunitas serta nama dan identitas warga yang bisa mewakili masing-masing kelompok tersebut

– Atau Perseorangan yang peduli dengan pembangunan daerahnya.

 

Mekanisme Pemilihan.

Biasanya mekanisme pemilihan pengurus DPK diserahkan kepada masyarakatnya, karena hal ini juga yang dapat memberikan pelajaran bagaimana iklim demokrasi di tingkat lokal, agar warga bisa juga membuat aturan main maupun mekanisme pemilihan ketua DPK sendiri.

Syaratnya adalah mereka para calon anggota DPK mau berkonsentrasi dan membantu Rakom dengan itikad yang baik, dan sadar betul bahwa Rakom tersebut sebagai alat informasi warga sekitarnya. Dan hal ini pun selama tidak bertentangan dengan aturan main yang disepakati bersama.

Gambaran umum tentang penguatan kelembagaan radio komunitas ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para pengelola radio komunitas untuk mengaktifkan lagi DPK nya. Hidup radio komunitas.

( Team Redaksi Bulletin JRKI )

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: