jump to navigation

Radio Komunitas Melawan Pembajakan Demokrasi Juni 23, 2007

Posted by jrki in Artikel & Opini.
trackback

3114139904.jpg3081285892.jpg

Pendahuluan

Orang sering membicarakan demokrasi di Indonesia secara sangat umum, bahkan memberikan pujian yang sangat tinggi atas hasil pemilihan langsung presiden dan wakil presiden tahun 2004, sebagai bukti bahwa demokrasi telah berhasil di Indonesia. Namun orang abai terhadap rincian-rincian dan menghin­darkan diri dari pengkajian atas konsep yang bersangkutan dengan “pihak kons­ti­tuen.” Ini jelas menyesatkan. Ada kebutuhan untuk lebih spesifik membicarakan apa dan siapa konstituen demokrasi. Lebih dari itu, isu-isu utama yang mendominasi wacana demokrasi Indonesia, seperti rule of law, keadilan, dan korupsi, baru merupakan sepenggal dari cerita yang sebenarnya. Keadaan hak-hak sosial-ekonomi, misalnya juga amatlah buruk bahkan semakin buruk. Dan yang paling menyedihkan dari semua itu adalah ini: keterwakilan bukan hanya tidak memadai tetapi juga benar-benar terabaikan. Demokrasi yang masih sangat muda di Indonesia bukanlah demokrasi representatif, tetapi delegatif.Bahkan saat ini konsolidasi demokrasi telah menjadi urusan kaum elite yang berhasil menguasai perangkat-perangkat demokrasi di tingkat negara, dan para elit telah gagal memperdalam dan memperluas proses demokrasi. Beberapa fakta bisa ditunjukkan di sini:

· Institusi-institusi demokrasi mengalami malfungsi – parlemen misalnya berubah menjadi kumpulan para politisi pemburu kekuasaan dan kekayaan semata;

· Korupsi terus tidak tertanggulangi, bahkan makin merajalela sampai pada tingkat lokal;

· Desentralisasi berpotensi menyebabkan munculnya kekuasaan bos-lokal;

· Depolitisasi masyarakat sipil masih terus berlangsung dengan menguatnya suasana anti-politik yang terus meluas;

· Para penguasa lama termasuk militer berhasil menempati posisi-posisi strategis tanpa imbangan yang berarti dari kekuatan pro-demokrasi, yang justru semakin kehilangan pengaruh. Sedangkan berbagai elemen gerakan demokrasi meski masih terus bekerja namun menghadapi problem-problem serius berikut ini:

· Tereksklusi dari arus-utama politik demokrasi elitis;

· Tercerai-berai, mengidap rasa saling-tak-percaya-dan-curiga (mutual distrust);

· Tidak terorganisasi dengan baik;

· Terisolasi dari masyarakat – bahkan menjadi seperti “floating democrats”;

· Tetap berdiri di barisan anti (authoritarian) state, dan gagal mengembangkan usaha untuk masuk, mengubah, dan memperbaiki hubungan-hubungan kekuasaan;

· Mengabaikan usaha-usaha untuk memanfaatkan dan memperbaiki institusi-institusi representasi (lembaga-lembaga politik formal). Secara keseluruhan, situasi ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai “defisit demokrasi.” Meski gejala defisit ini berlaku universal, terjadi di mana-mana, namun situasinya di Indonesia jauh lebih rumit karena tantangan-tantangannya sangat kompleks. Defisit demokrasi ini harus dapat diatasi dalam waktu yang tidak terlampau lama, karena bila tidak maka akan muncul dua pilihan yang dianggap dapat memecahkan persoalan bangsa, yakni pendekatan dari atas ( top down solution), atau pendobrakan anarkis dari bawah , kedua pilihan ini jelas tidaklah demokratis.

Hak dan Institusi Demokrasi
Kenapa kualitas demokrasi kita seperti itu ? Studi-studi yang dilakukan oleh DEMOS[2] menunjukkan bahwa; perangkat hak-hak dan institusi-institusi (H&I) demokrasi yang bisa dianggap memadai sejak tahun 1999, terutama adalah menyangkut hak-hak atas berbagai jenis kebebasan dan kegiatan masyarakat sipil.

· Kebebasan beragama, berbahasa, melestarikan kebudayaan (80%)

· Kebebasan berbicara, berserikat, berorganisasi (79%)

· Partisipasi WN di dalam berbagai asosiasi yang independen (71%)

· Kebebasan media untuk merefleksikan pendapat dan pandangan yang berbeda serta memperoleh akses yang luas (69%)

· Kebebasan mendirikan serikat buruh (68%)

· Kebebasan pers, universitas, dan lembaga-lembaga kebudayaan untuk menginvestigasi pemerintah (63%)

Sementara perangkat H&I yang cenderung dianggap buruk terutama adalah yang berkenaan dengan hukum dan keadilan, hak-hak sosial-ekonomi, pengawasan terhadap tentara – khususnya praktek kekerasan militer – serta korupsi, penyelenggaraan negara yang baik (good-governance), dan keterwakilan.

· Kebebasan partai dari money politics dan berbagai kepentingan kekuasaan (95%)

· Kepatuhan pemerintah dan pejabat pemerintah pada rule of law (95%)

· Pemisahan urusan pemerintahan dari berbagai kepentingan khusus (93%)

· Kesetaraan WN di muka hukum dan terjaminnya akses yang sama kepada lembaga peradilan yang bebas (92%)

· Hak memperoleh pekerjaan, jaminan sosial dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar (83%)

· Perlindungan atas hak-hak anak (79%)

· Kebebasan dari kekerasan fisik dan ketakutan (76%)

Persoalan Keterwakilan
Problem keterwakilan, khususnya berkaitan dengan tertutupnya peluang untuk membentuk dan mendirikan partai-partai alternatif dan/atau wakil-wakil independen untuk berpartisipasi dalam pemilu, praktek money-politics yang terus saja merebak di kalangan partai-partai, juga ketergantungan mereka pada kepentingan etnis dan agama, menyebabkan kepentingan yang obyektif dari konstituennya di abaikan . Keadaan ini amat memprihatinkan bilamana kita lihat serangkaian H/I yang kondisinya amat buruk seperti berikut ini:

· Keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (90%)

· Pertanggungjawaban militer dan kepolisian kepada pemerintahan sipil (83%)

· Musyawarah publik (76%)

· Kemampuan partai untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan (92%)

· Kemampuan partai merefleksikan kepentingan dan opini publik (90%)

· Kontrol atas milisi sipil (88%)

· Kemerdekaan pemerintah dari pengaruh dan kepentingan pihak asing (88%)

· Kemampuan anggota partai untuk mengontrol partainya (86%)

Melihat hal di atas, jurang antara kebebasan yang sudah baik dan instrumen yang masih buruk terlihat lebih tajam jika menyangkut kualitas (kekuatan dan efisiensi) H&I. Pemisahan yang kurang tajam berkenaan dengan skopa, barangkali terjadi karena ruang publik yang tidak-demokratis peninggalan Suharto masih sangat besar dan luas. Tampak bahwa perangkat H&I demokrasi, cenderung hanya diprivatisasi, menjadikan demokrasi yang muncul adalah demokrasi elitis. Elit politik bukan hanya sebagai pengguna (user tapi juga menyalahgunakan (abuser) demokrasi.

Gerakan Mengambang

Kemungkinan apa sajakah yang dimiliki oleh gerakan demokrasi untuk menghadapi problem-problem peme­rin­tah­an dan, khususnya, representasi? Ada serangkaian pandangan dan ideal yang berbeda, tetapi cara mereka bekerja dalam sistem demokrasi sungguh amat mirip.Jalan yang paling sering diikuti adalah dengan menerapkan demokrasi langsung di ma­sya­rakat melalui kegiatan masyarakat sipil (69%). Jauh di bawahnya adalah mengikuti ma­syarakat sipil plus sistem politik (13%), masyarakat sipil plus sistem hukum (6%) dan ha­nya sistem hukum saja (4%); sementara jalur yang lebih komprehensif – masyarakat si­pil plus sistem politik dan sistem hukum – merupakan jalan yang paling sedikit diikuti (4%).Tendensi umum ini berlaku juga di berbagai bidang isu dan di berbagai wilayah geografis. Tendensi dan problem-problem yang digambarkan sungguh-sungguh menganggu jika orang juga mempertimbangan lokasi dari upaya-upaya pro-demokratis di dalam wilayah politik secara keseluruhan. Ada fokus yang kuat pada kegiatan-kegiatan di dalam unit-unit swadaya (34%) dan wilayah publik (31%). Sementara keberadaan mereka di wilayah negara (22%) (termasuk parlemen)relatif sedikit dan di wilayah bisnis bahkan lebih sedikit hanya 12%.Selain itu fokus pada “isu-isu dan kepentingan-kepentingan spesifik” masih menjadi tumpuan gerakan pro-demokrasi. Ini bisa mengarah pada demokrasi langsung serta tekanan dan lobbying. Kecenderungan ini khususnya sangat kuat di kalangan aktor pro-demokrasi. Namun salah satu pengecualian yang menarik barangkali adalah bahwa kasus-kasus individual yang berkaitan dengan isu tanah, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, hak-hak sosial-ekonomi, masalah-masalah lingkungan, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi, tampak berhubungan erat dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan pembangunan partisipatoris.Termasuk di dalamnya pengelolaan secara swadaya atas kehidupan sosial dan ekonomi, pengelolaan sumberdaya kolektif/komunitas, maupun tuntutan perbaikan penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka melawan privatisasi; juga gagasan-gagasan mengenai participatory budgeting. Di luar semua itu, sebagaimana yang juga terjadi di tingkat internasional, gerakan yang begitu vital untuk melawan globalisasi berbasis-modal tampaknya juga belum cukup berakar di Indonesia. Ini terlihat dengan sangat sedikitnya jumlah respons yang memberi perhatian pada isu-isu utang luar negeri, kebijakan-kebijakan neolib, atau isu-isu globalisasi pada umumnya.Sebaliknya, ada masalah-masalah tambahan jika kita bergerak dari isu-isu dan kepentingan umum ke “perspektif-perspektif dan agenda-agenda general,” misalnya untuk merancang penyelenggaraan-pemerintahan (governance) alternatif bagi desa, kabupaten, dan negara. Terdapat ketiadaan ideologi menyangkut bagaimana berbagai kepentingan dan isu itu harus diagregasikan dan kemudian digunakan untuk mempengaruhi pembuatan prioritas-prioritas kebijakan menyangkut pengaturan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu agaknya ada juga berbagai gagasan dan nilai-nilai umum yang membawa masuk berbagai kelompok isu dan kepentingan ke tingkat filosofis, seperti hak asasi manusia dan rule of law, atau untuk menekankan prinsip-prinsip, seperti demokrasi atau pluralisme atau perjuangan melawan pembangunan yang dikendalikan negara-otoriter.

Agenda baru dan Peran Radio Komunitas

Kelahiran dan perkembangan radio komunitas di Indonesia beberapa tahun terakhir ini membuktikan, bahwa hanya dalam kerangka kerja politik demokrasilah hak-hak asasi manusia dapat dimajukan dan dilindungi. Kondisi hak untuk mengeluarkan pendapat ( hak untuk berekspresi) yang membaik sejak 1998, memberi peluang dan dorongan bagi masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu mulai menggunakan radio sebagai media ekspresinya. Namun demikian, radio komunitas di Indonesia-sebagaimana dengan media pada umumnya- berada dalam kondisi demokrasi yang defisit. Suatu kondisi demokrasi yang bila tidak diatasi dengan tepat, dapat menjurus kepada munculnya kembali pemerintahan otoritarian, yang pada gilirannya akan kembali mengekang kebebasan mengeluarkan pendapat. Bukan satu hal yang mustahil juga akan menutup ruang hidup radio komunitas. Menyadari keadaan semacam ini, radio komunitas di Indonesia mestinya tidak hanya bersikap sebagai pengguna (user) dari hak dan institusi demokrasi tetapi sekaligus harus menjadi pemaju (promoter)hak dan institusi demokrasi. Dalam kondisi demokrasi dimana representasi sangat buruk, posisi media terutama radio komunitas menjadi sangat strategis. Posisi ini dicapainya terutama karena alasan bahwa radio kominitas berada di tingkat lokal, karenanya paling mengetahui kepentingan dari masyarakat komunitasnya- yang selama ini diabaikan. Radio komunitas juga tidak tergantung kepada kepentingan modal. Radio komunitas dapat menjadi alat untuk merumuskan dan menyampaikan secara luas berbagai kepentingan-kepentingan komunitasnya yang sering diabaikan oleh lembaga-lembaga representasi, terutama di tingkat lokal. Radio komunitas memang tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi partai politik atau lembaga-lembaga representasi lainnya, tetapi dengan perumusan dan artikulasi kepentingan komunitas atas hal-hal yang konkrit (sarana air minum, ketersedian pupuk, layanan kesehatan yang benar, atap sekolah yang tidak bocor, kehadiran polisi yang melayani bukan yang minta dilayani, pejabat publik yang mengabdi ke rakyat , dst). Dengan perkataan lain, komunitas menggunakan radio komunitasnya untuk menodorong agar kepentingan-kepentingan mereka masuk dalam kebijakan/keputusan publik. Pada tingkat tertentu peranan radio komunitas akan memaksa lembaga-lembaga representasi untuk melakukan fungsi yang seharusnya.Defisit demokrasi akan dikurangi secara siknifikan, ketika rakyat dapat mengendalikan proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Hak yang dijamin dalam konstitusi itu ( hak-hak sipili,politik, ekonomi,sosial dan budaya) tidak hanya terwujud diatas kertas, tetapi didalam kehidupan nyata masyarakat, dari waktu ke waktu. Inilah yang menjadi substansi demokrasi. Ini yang membuat demokrasi masuk akal.Dalam konteks seperti itu, maka radio komunitas memasuki satu arena kerja yang luas, yang penuh dengan tantangan, yang dengan kecerdasan dan kreativitasnya radio kominitas akan dapat memberi sumbangan yang berarti bagi pemajuan demokrasi, dimana hak asasi manusia dapat dimajukan dan dilindungi secara efektif.

Jakarta, 12 Desember 2004

Asmara Nababan

——————————————————————————–

[1] Presentasi pada Seminar: Radio Komunitas untuk Memajukan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Lembang, 13 Desember 2004.

[2] Penelitian tentang Peluang dan Hambatan Demokratisasi di Indonesia, merupakan penelitian yang berlangsung dari tahun 2003 s/d 2005. Studi ini menilai bagaimana para aktor demokrasi bekerja, memakai dan memajukan 40 jenis hak dan institusi demokrasi.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: