jump to navigation

Peran Rakom untuk mengentaskan kemiskinan. Juni 23, 2007

Posted by jrki in Artikel & Opini.
trackback

Oleh Kukuh Sanyoto

Injustice atau ketidak adilan akan senantiasa ada selama masih ada masyarakat yang tidak berdaya. Salah satu peran dari media adalah untuk memberdaya masyarakatnya melalui penyebaran dan kebebasan informasi yang adil dan merata, sekaligus juga sebagai bentuk peran serta masyarakat luas untuk turut mengawasi kepemerintahan dan mereka yang berkuasa demi terciptanya pemerintahan yang baik dan benar atau good governance.

Jatuhnya rejim Orde Baru merupakan momentum untuk mengembalikan demokrasi dan kebebasan persnya. Seluruh media, baik nasional, regional maupun komunitas dapat menjadi wadah dan wahana aspirasi seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh, merata, seimbang dan adil untuk menyampaikan dan berbagi informasi, sebagai “open market place of ideas”, bagi berbagai kalangan dalam masyarakat termasuk mereka yang tergolong sebagai kelompok marjinal informasi atau “the information have not”. Melalui informasi, maka seluruh komponen masyarakat dapat diberdaya dan memperdaya dirinya dan lingkungannya, serta mempunyai akses untuk terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik.. Media dan Pers sebagai salah satu “pilar demokrasi” akan memiliki kemampuan untuk menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih, melalui transparansi, akuntabilitas dan aturan hukum atau Rule of Law.

Namun, sementara ini, peran media sebagai “open market places of ideas” masih merupakan privilege bagi kelompok elit dan kelas menengah saja., sementara kelompok masyarakat lainnya, apalagi mereka yang tergolong pada kelompok akar rumput atau “grass roots” masih sekedar sebagai penonton pasif yang berada di wilayah peripheral, tidak berdaya dan tanpa memiliki akses untuk berkomunikasi bahkan antar sesama mereka, apalagi dengan para pengambil keputusan.

Kita sering mendengar ungkapan bahwa Information is power… sayangnya hingga saat ini informasi hanya dipasarkan bagi kelompok elit dan ‘the have” saja, karenanya tidaklah mengherankan bila hanya kelompok ini sajalah yang berdaya atau empowered; sedangkan yang lainnya masih tidak berdaya atau powerless.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa semenjak bergulirnya reformasi, industri media kita telah berkembang secara marak, terutama media penyiaran, baik itu radio maupun televisi. Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 telah menyediakan tempat bagi empat “pemain” lembaga penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bagi 220 juta lebih penduduk Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan ras, dan terhempar di lebih dari 6 ribu pulau yang berpenduduk dari sekitar 17 ribu pulau yang ada, kehadiran dan maraknya media, khususnya media penyiaran, tentunya disambut dengan sangat gembira. Namun disisi lain, kitapun harus menyadari bahwa mungkin tidak ada satupun media, termasuk Lembaga Penyiaran Publik yang memiliki otoritas untuk bersiaran secara nasional, dapat menghadirkan dan melayani informasi bagi seluruh anak bangsa di negeri yang sangat luas dan majemuk ini.

Sementara, berdirinya lembaga penyiaran swasta, sebagai lembaga yang berorientasi pada profit, akan senantiasa mengembangkan acara-acaranya yang dapat mendatangkan pemasukan finansial melalui penayangan iklannya; akan senantiasa memfokuskan para acara-acara yang memiliki pendengar atau pemirsa yang memiliki kemampuan daya beli. Rating serta audience atau viewers akan senantiasa menjadi ukurannya. Oleh karenanya, maka dapat dimaklumi bahwa kelompok masyarakat yang berada pada segment yang dibawahnya bukanlah kelompok yang akan menjadi perhatiannya. Dengan kata lain, ratings are for the consumers, not the poor. Yang artinya Rating adalah untuk si kaya, dan bukan si miskin. Mungkin, satu-satunya masa atau saat, dimana kelompok di segment “bawah” ini mendapat perhatian kaum elit hanyalah disaat-saat kampanye politik. Konstitutsi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam amandemen keduanya di Pasal 28F secara jelas menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersediaOleh karena itu, kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani kebutuhan akan informasi sebagai sarana dan wahana untuk memberdayakan dirinya berhak untuk memiliki akses media dan membentuk “open market places of ideas”nya sendiri, untuk memperoleh dan berbagi informasi antar mereka. Undang-undang Penyiaran nomor 32/2002 telah mengakui secara eksplisit keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas, namun disisi lain kitapun harus menerima kenyataan bahwa hingga kini sebagian besar Lembaga Penyiaran Komunitas, khususnya Radio Komunitas, masih belum berijin atau dengan kata lain masih illegal atau radio “gelap”. Untuk itu, maka perlu segera diupayakan agar keberadaan mereka adalah syah didepan hukum dan undang-undang. Padahal konstitusi kita telah menjamin hak setiap warga negara akan informasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manuasia, sebagaimana di amanahkan dalam Pasal 28, khsusnya Pasal 28 F.Dengan hadirnya dan berkembangnya Lembaga Penyiaran Komunitas, khususnya Radio Komunitas, maka kelompok masyarakat yang selama ini tidak atau belum terlayani kebutuhan informasinya, kelompok “the information have not”, yang mengakibatkan mereka tidak atau kurang berdaya menghadapi derasnya tekanan “globalisasi”, akan memiliki media dan sarana untuk saling berbagi informasi dan saling memberdaya diri dan lingkungannya masing-masing; akan mempunyai suara dan sarana untuk menyatakan ekspresi dan aspirasinya dan terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Hanyalah dengan pemberdayaan dan berdayanya seluruh lapisan masyarakat maka ketidak adilan dan kemiskinan dapat di entaskan dari bumi pertiwi dan dari dunia ini. Seperti pernah dikatakan oleh John F. Kennedy, bila masih banyak orang yang miskin, maka sekelumit dari mereka yang kaya tidak akan selamat.

“If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich.” – John F. Kennedy

Komentar»

1. SAM BROADCAST - Juni 16, 2008

kami sam broadcast dari semarang jawa tengah menerima pemesanan paket pemancar radio komunitas dengan harga murah,excitter,boster,stl,antena,tower dll,hub=syam=085226140989,flexi=02470567599,fren=088802411389


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: