jump to navigation

RUANG PENYIARAN YANG BERKEADILAN : SEBUAH CATATAN Juni 18, 2007

Posted by jrki in Artikel & Opini.
trackback

RUANG PENYIARAN YANG BERKEADILAN : SEBUAH CATATAN

 here, there, and every wherethe beatles –           

Sebuah Kronologi

Usai berseminya Undang-Undang Penyiaran no 32 tahun 2002 yang kemudian melahirkan satu model penyiaran baru, lembaga penyiaran komunitas, muncullah ke pikukan yang menghadirkan berwarna pendapat, ada yang ramai  menolak, ada pula yang menolak bersyarat, namun tidak sedikit yang mendukung sepenuhnya, atau mendukung dengan syarat. 

Keramaian ini kemudian menggiring Undang-Undang masuk kamar bedah judicial review,  yang berakibat tersahkannya  penghilangan satu frase pada Undang-Undang Penyiaran pasal 62 ayat 2 pada frase : …disusun oleh KPI bersama Pemerintah. menjadi : …disusun oleh pemerintah. Amar putusan yang datang dari Mahkamah Konstitusi ini sekali lagi mengundang ramai reaksi tanggapan, terutama dari kubu yang menduga ada keinginan pemerintah dan para pengusaha swasta penyiaran yang ingin menghidupkan kembali model pengaturan ala Departemen Penerangan-nya orde baru.

 Musim berganti, saat kecurigaan hasil judicial review mengambang tafsirnya, Tengah minggu bulan november 2005 – 16 November – Peraturan Pemerintah yang diharapkan dapat memberi jawaban pada kegundahan tafsir multi itu – hasil judicial review – pun hadir. Selesaikah persoalan tafsir menafsir tadi? Ternyata kelahirannya peraturan ini pun kemudian membawa masalahnya sendiri.  Ditandai dengan ‘selamatan’ – 5 Desember 2005 berupa  pertemuan dengar pendapat di DPR antara KPI, Depkominfo, Komisi I, dan masyarakat sipil. Dari kumpulan tersebut terputuslah untuk sementara, menunda pelaksanaan PP (bersama PP lainnya) selama dua bulan, dan diharapkan ada dialog antara KPI, Depkominfo dan komponen masyarakat untuk membahas masukan dan perubahan.

Namun apa yang terjadi setelah dua kali bulan berganti, tepatnya 9 Februari 2006, KPI dan KPID seluruh Indonesia menolak PP Penyiaran (49, 50, 51 dan 52). Berlanjut dengan  24 Februari 2006, JRKI mengadakan konperensi pers di gedung DPR untuk menyatakan menolak subtansi di dalam PP No 51 tahun 2005.  

Apa Perbedaan Pendapat Itu Sesungguhnya? 

Hasil Judicial Review Agustus 2004 menyebabkan munculnya  2 tafsir pemahaman UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran :

  • KPI merasa mendapat mandat UU sebagai lembaga independen yang menjadi regulator sekaligus mengatur perizinan penyiaran di Indonesia.
  • Depkominfo merasa PP boleh disusun tanpa konsultasi siapapun termasuk KPI. Alhasil, muncullah PP yang kontroversi seperti saat ini.

  Kekacaaun ini kemudian berakibat lebih dramatis bagi lembaga penyiaran komunitas yang diniatkan sebagai lembaga penyiaran alternatif itu.  , Berikut ini sejumlah kekacauan PP 51/2005 – lembaga penyiaran komunitas –  terutama pada bab II bagian pendirian dan perizinan pasal 4,5,6, dan pasal 7  itu : 

·         Tidak tercerminkannya semangat demokrasi karena lembaga penyiaran komunitas dibuat seragam tanpa mengindahkan keragaman daerah, budaya, suku, dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.

·         Persyaratan perijinan lembaga penyiaran komunitas terkesan dibuat sama dengan 

·        lembaga penyiaran lainnya, sementara semangat dan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaranan penyiaran komunitas berbeda dengan lembaga penyiaran bukan komunitas (Contoh:  istilah aspek permodalan dan biaya investasi tidak cocok karena lembaga penyiaran komunitas bukan untuk mencari keuntungan finansial semata/nirlaba).  

·         Lembaga penyiaran komunitas diwajibkan membayar biaya (izin penyelenggaraan penyiaran dan penggunaan frekuensi). Tidak ada penjelasan mekanisme perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan dan mekanisme perhitungannya.

·         Sebagai lembaga yang dijalankan secara volunteerism atau sukarela dan tidak dapat melaksanakan iklan komersial, adilkah jika harus membayar biaya? 

·         Pembatasan hanya pada cakupan wilayah siar 2,5 km dan maksimal kekuatan 50 watt mencerminkan PP ini hanya berpikir wilayah pulau Jawa. Padahal wilayah desa di luar pulau Jawa jauh lebih luas dari sekedar itu. Seharusnya batasan wilayah di tentukan oleh KPI D yang paham wilayahnya.  ·       Pasal 17 menyebutkan alokasi frekuensi lembaga penyiaran komunitas dibatasi yang lebih lanjut akan diatur dengan keputusan menteri. Pasal ini dapat mendorong menteri memberikan pembatasan-pembatasan yang tidak berpihak pada lembaga penyiaran komunitas.  

·       Pasal 21 menyebutkan penyelenggaraan  siaran harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jelas ini bertentangan dengan asas demokrasi seperti diversity of content (keragaman isi). Dalam dunia penyiaran, bahasa pengantar harus merefleksikan bahasa yang digunakan oleh komunitas yang dilayani radio. Sehingga tidak harus menggunakan bahasa Indonesia.   

·       Pasal 22, relai siaran hanya dapat dilakukan terhadap acara kenegaraan Republik Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan komunitasnya. Masih seperti orde baru: security approach, sementara penyiaran lain tidak dibatasi semacam ini. 

·       Pasal 34 menyebutkan Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal pendirian dan dana operasional dari pihak asing. Bagi lembaga penyiaran komunitas, pelarangan ini bertentangan dengan asas demokrasi, dan tidak jelas alasan pelarangan tersebut.

 ·         Tidak ada mekanisme partisipasi dan kontrol komunitas secara terlembaga  yang diatur dalam PP.

Padahal Penyiaran komunitas seharusnya syarat dengan partisipasi dan kontrol komunitasnya.  Dalam sejumlah persoalan tersebut makin nampaklah bagaimana lembaga penyiaran komunitas, lebih khususnya radio komunitas, berhadapan dengan pembatasan yang sedemikian rupa. Padahal penyiaran komunitas , mengutip banyak pendapat empu komunikasi dan teknologi ; radio komunits sebagai salah satu lembaga penyiaran alternatif  sudah kodratnya tidak terintervensi modal dan kepentingan besar. 

Sebuah Ruang Berkeadilan

 Sesungguhnya banyak diantara kita lupa, kemudian memandang persoalan yang terjadi kurang menyeluruh. Peraturan yang kelak akan menurunkan persoalan yang lebih detilnya dalam bentuk keputusan setingkat mentri, merupakan produk yang melaksanakan amanat Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 , sementara Undang-Undang Penyiaran sendiri melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.  UUD 1945 sebagai konstitusi negara kita, sesungguhnya menjelaskan bahwa hak-hak sipil dan politik – setelah amandemen ke II nya – berkaitan dengan bagaimana kepentingan public, di peruntukkan oleh siapa dan bagaimana penyelenggaraannya. – Amandemen IV pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 menjadi mutlak bagi negara yang mengembangkan kehidupan bernegara yang demokratis.  Berangkat dari pembacaan terhadap kedua pasal ini, maka hak-hak sipil yang bermuara pada kepentingan public tersebut musti menjawab pertanyaan  pa;ling mendasar kemudian : siapakah yang dapat menggunakan dan memanfaatkan infrastruktur penyiaran dalam bentuk gelombang electromagnet- sebagai salah satu sumber daya alam -. Sekali lagi bila kita konsisten dengan konstitusi kita – UUD 45 pada pasal2 28D(1), 2H(2) dan 28I(2) maka asas kesetaraanlah yang menjadi alat ukur bagi pertanyaan penggunaan dan pemanfaatan tadi. Pihak paling siap memenuhi kepentingan public dalam kaitan layanan penyiaran kemudian, merupakan pihak yang harus didahulukan menggunakan frekwensi. Bila disebut dalam pertanyaan yang lebih lugas maka akan muncul pertanyaan : Siapa yang berhak memenangkan izin penyiaran?  Kaidah universalnya menyebutkan;  mereka yang mampu memenuhi kepentingan publik. KEPENTINGAN PUBLIK, adalah TITIK PUSAT REGULASI PENYIARAN. UU Penyiaran 2002 mengulasnya pada Menimbang huruf b dan kemudian mengaturnya pada 3 pasal; yakni; pasal 1(8); pasal 6(2) dan pasal 33(3).  Izin penyiaran, dengan demikian, tidak diletakkan pada KEPENTINGAN LEMBAGA PENYIARAN, melainkan pada KEPENTINGAN PUBLIK. Kepastian hukum untuk lembaga penyiaraan memang harus dijamin, namun harus bertolak dari kepentingan publik.  Dengan siapnya pemakai frekwensi yang menjaga kepentingan public kemudian, juga akan menjawab persoalan alokasi penggunaan frekwensi. Seperti bersama kita ketahui bagaimana frekwensi – sekali lagi ranah public itu – di negara ini tak pernah diketahui detail alokasinya secara terbuka oleh public. Meski sejumlah kemajuan teknologi memperkaya dirinya dengan sejumlah cara dalam mengatur jumlah frekwensi, pengguna frekwensi selalu lebih banyak dari perbandingan jumlah dan perkembangan teknologi tersebut.  Celaka…   

Ruang Keadilan Dimanakah Kau Berada? 

Sesungguhnya ketika regulasi diselenggarakan tanpa memperhatikan kepentingang public lebih luas, maka dominasi sekelompok pihak, akan semakin menggila, padahal sebagai warga negara yang hak komunikasi dan informasinya dijamin pasal 28 F menjadi kehilangan keragaman isi dan kepemilikan dari lembaga lembaga penyiaran kemudian ketika hal itu terus terjadi. Sebagai negara yang menjadi negara paling demokratis setelah USA dan India, maka soal dominasi ruang dilembaga penyiaran ini akan menjadi pukulan serius. Apakah cukup puas kita dengan demokrasi yang kemudian hanya diukur oleh makin banyaknya orang melakukan aksi demonstrasi , turun ke jalan saat mengutarakan kepentingan. Padahal ada bentuk penyampaian kepentingan lain yang dapat dilakukan tak kalah efektifnya, haruskah alat itu berperan menyulut api di Ambon, Abepura atau Poso untuk membuktikan ketajaman fungsinya. Baiknya tidak bukan? Lantas dimana ruang penyiaran yang berkeadilan itu berada? Dominasi sekelompok pihak terhadap penyiaran di Indonesia masih menyisakan pencarian panjang ruang tersebut. kalau boleh mengutip maka dimana ruang keadilan berada itu mustinya berada, here, there, and everywhere. Semoga … 

Bandung, musim kemarau 2006 

Bowo Usodo

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: