jump to navigation

Surat Perlawanan JRK Papua Juni 15, 2007

Posted by jrki in Berita.
trackback

aksi-di-dprd-kota-sorong.jpg

TEAM PERLAWANAN 

ADVOKASI LEMBAGA PENYIARAN PAPUA BARATTERHADAP PENGHENTIAN, PENYITAAN,PENUNTUTAN DAN PERADILANLEMBAGA PENYIARAN  DI KOTA SORONG 
Sekretariat Perlawanan :Jln. Basuki Rachmat Km.12 Klawuyuk-Sorong Utara-Kota Sorong-Provinsi Papua BaratTelp (0951) 333486 Fax (0951) 323621  

A.  PENGANTAR 

Melihat perkembangan  yang terjadi ditengah komunitas insan radio yang menjadi sasaran inspeksi Balai Monitor Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Jayapura – Provinsi Papua pada 29-30 November 2006 lalu, yang mengakibatkan dibekukannya operasionalisasi 7 Lembaga Penyiaran Radio (swasta dan komunitas) hingga tahap peradilan di pengadilan negeri kota Sorong, maka kami perlu memberikan sebuah opini hukum  yang sekiranya dapat dijadikan sebuah tinjauan juridis sosilogis oleh para penegak hukum dan stakeholder terkait berdasarkan fakta rill dan juridis yang kami nilai represif terhadap ruang gerak insan radio dalam memberikan kontribusi positip terhadap perkembangan hidup bermasyarakat di Wilayah Kepala Burung Papua untuk mendapatkan hak haknya dalam bidang komunikasi dan informasi.Kami memberikan opini hukum ini berdasarkan keadaan faktual kondisi masyarakat di Wilayah Kepala Burung Papua  provinsi Irian Jaya Barat dan berdasarkan frame legal positive atas perundangan yang berlaku.  Kami yakin bahwa kita semua tidak buta hukum di negara yang konon adalah negara hukum (rechstaat). Kecuali kita berada di negara kekuasaan (machstaat) yang tiran dan diktator dalam mengendalikan seluruh kehidupan masyarakat tanpa melihat perundangan yang berlaku dan memakai konsep kacamata kuda dalam menafsirkan UU yang ada.Setiap kehidupan adalah pilihan, bila kita termasuk orang yang menginginkan sesuatu yang baik, tentu kita akan memilih yang terbaik dari dua pilihan yang ada, kita tidak bisa bersikap abu abu atas nama UU dan kewenangan (yang juga bisa salah). Dalam kasus ini sebenarnya kita bisa lebih bijaksana dan arif dalam melihat persoalan yang ada, bila kita menginginkan penegakan hukum secara benar dan adil, kita tidak bisa main tebang pilih dalam menegakan supremasi hukum, atas nama UU dan wewenang. Kadang kita merasa benar padahal kita tidak lebih dari manusia bodoh yang membodohi UU dan wewenang yang kita buat sendiri, konsekwensinya kita saling membodohi dengan berlindung dalam selimut hukum, yang celakanya justru banyak dilakukan oleh Negara kepada rakyat yang seharusnya wajib dilindungi dan diayomi, bukan diberangus memakai model orde baru yang mengedepankan sifat represif.Sebagai pengantar dari opini ini kami ingin membuka mata dan hati penegak hukum yang karena kewenangan atas nama UU membreidel seluruh aktivitas insan radio yang ada, yang menjadikan pembodohan  struktural ditengah masyarakat kita yang haus akan informasi. Kami paham benar akan adanya penafsiran hukum yang berbeda atas UU no. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan UU  no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta peraturan pelaksana dibawahnya, Namun kami berharap Pemerintah dapat bersikap bijak dan adil seperti spirit yang ditanamkan kedua UU tersebut. 

B.  POSISI KASUS 

1.   Subjek Hukum 

a.  Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Jayapura (selanjutnya disingkat Balmon)Balmon provinsi Papua menutup 7 Lembaga Penyiaran Radio (swasta dan komunitas)  di Kota  Sorong pada tanggal 29-30 November 2006.  

 b.   Lembaga Penyiaran Radio dibekukan

1. LPS Radio Elmarko FM

2. LPK Radio BBS FM ( JRKPapua )

3. LPK Radio Unity FM (JRKPapua )           

4. LPK Radio Delta FM (JRKPapua)

5. LPK Radio She The Rap FM (JRKPapua)

6. Radio Mentari FM7. Radio Dian Mandiri FMDan 1 stasiun televisi swasta Metro TV( dikutip dari surat kabar harian Radar Sorong)

8. Radio Quba FM (tidak jelas) 

c.  Aparat hukum yang dilibatkan dalam Inspeksi tersebut selain balmon adalah :

1. Polresta Sorong

2. Polda Papua

3. Kejaksaan Negeri Sorong

4. Detasemen Polisi Militer Sorong

5. Komando Resor Militer 171 PVT

6. Dinas Perhubungan Kota Sorong   

  1. Objek Hukum

 Dasar penutupan dan tindak pidana versi Balmon :

1. Izin stasiun radio (ISR)                                               Pasal 11 (1) UU Telekomunikasi

2. Izin Spektrum Frekwensi Radio                                   Pasal 33 (1) UU Telekomunikasi

3. Mengganggu Frekwensi penerbangan Bandara DEO Sorong,Hankam dan SAR  

C. TELAAH HUKUM 

1. Subjek Hukum. 

a.       Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balmon 

   Pandangan kami :Berdasarkan KUHAP Pasal 1 (1) dan pasal 6 memang tindakan Balmon dibenarkan, karena KUHAP mengenal adanya penyidik pegawai negeri sipil ( PPNS), yang memiliki kewenangan hukum untuk menindak segala bentuk tindak pidana yang terjadi khususnua tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum (KUHP). Itu bisa kami pahami, namun perlu diingat bahwa kami di Kota Sorong menganggap Balmon Jayapura melampaui wewenangnya karena berada diluar jurisdiksi provinsi PAPUA, sementara kami berada di provinsi Irian Jaya Barat (IJB)Benar secara adminstratif birokrasi provinsi IJB belum memiliki suprastruktur dan infrastruktur yang membina, mengatur, mengawasi masalah spektrum frekwensi (UPT direktorat pos dan telekomunikasi Dinas Kominfo IJB). Dan secara hukum tindakan PPNS Jayapura sangat membingungkan kami kalangan bawah yang sekedar mendirikan radio komunitas. Sekali lagi kami cuma korban ketidakpastian hukum yang terjadi antara 2 perundangan yang berbeda dan 2 provinsi yang masih tarik ulur kepentingan yang masih tersisa, dan satu provinsi IJB dan kota kabupaten dibawahnya bukan di provinsi lain seperti halnya jawa yang memiliki sarana prasarana dan kelengkapan birokrasi yang telah berjalan sempurna, tidak ada sama sekali sosialisasi pengaturan izin dari pemerintah papua (dulu) juga IJB (terlebih) yang ada hanya teguran dan eksekusi kepada kami. 

b.  7 Lembaga Penyiaran Radio yang dibekukan.

1.LPS Radio Elmarko FM

2.LPK Radio BBS FM

3.LPK Radio Unity FM

4.LPK Radio Delta FM

5.LPK Radio She The Rap FM

6.Radio Mentari FM

7.Radio Dian Mandiri FM 

Pandangan kami :      Mengingat surat perlindungan hukum ini atas nama JARINGAN RADIO KOMUNITAS PAPUA maka dengan ini kami hanya mengajukan perlindungan hukum atas nama anggota JRKP yang kebetulan terkena Inspeksi Balmon yang ada, yaitu :

1. LPK Radio Komunitas BBS FM                 ( Kota Sorong )

2. LPK Radio Komunitas Unity FM                ( Kota Sorong )

3. LPK Radio Komunitas Delta FM                ( Kota Sorong )

4. LPK Radio Komunitas She The Rap FM    ( Kota Sorong ) 

Berdasarkan hasil Musda I JRKP pada 23-24 Oktober 2005, Surat Keputusan No. SKEP-08/MUSDA I/JRK-P/X/2005 tentang Rekomendasi JRKP yang bunyinya : 

1. Mendesak pemerintah provinsi Papua untuk segera membentuk KPID di Wilayah Kepala Burung Papua

2. Mendorong KPID Papua untuk membuat tata cara perijinan Rakom di Wilayah Kepala Burung Papua

3. Pemaknaan Low Power FM disesuaikan dengan keragaman kondisi geografis dan kepadatan penduduk

4. Carut marutnya perundang-undangan (UU Telekomunikasi, UU Penyiaran dan Perda)

5. Persoalan biaya hak penggunaan frekuensi (BHPF) dan biaya retribusi perijinan rakom. Sejak tahun 2005 kami JRKP yang saat itu terdiri dari 12 radio komunitas di kota dan kabupaten Sorong,Waigeo,Raja ampat,fak fak dan teluk bintuni telah mendorong pemerintah untuk segera dibentuknya KPID kepala burung,mengingat masalah yang akan timbul nantinya perihal legalitas dan teknis kedepan,namun sampai saat ini baru 18 KPID terbentuk diseluruh Indonesia,dan Papua apalagi IJB belum terbentuk.Hal ini memilii implikasi hukum yang fatal buat rakom kecil di provinsi IJB,karena sebagian besar belum memiliki ISR/IPP dari KPI pusat seperti yang diinginkan balmon,karena sebagian hanya memiliki izin lokal saja.  Mengenai Biaya Hak Penggunaan Frekwensi ( BHPF) jelas ada kaitanya dengan masalah pendapatan negara bukan pajak ( PNBP )….  

c.  Aparat yang dilibatkan

1. Polresta Sorong

2. Polda Papua

3. Kejaksaan Negeri Sorong

4. Detasemen Polisi Militer Sorong

5. Komando Resor Militer 171 PVT

6. Dinas Perhubungan Kota Sorong 

Pandangan Kami :“ Adalah terlalu berlebihan menurut kami bila pemerintah melakukan sweeping dan pembekuan serta penyitaan menggunakan alat pertahanan negara,bila Polisi,Balmon dan kejaksaan mungkin masih dipahami karena itu adalah tugas dan wewenang yang diatur dalam KUHAP,ini bukan perkara pidana koneksitas ( yang melibatkan unsur TNI didalamnya). Atau kami tidak melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan dan keutuhan negara RI ( seperti melakukan tindak pidana terorisme atau pidana separatis misalnya ). Bilapun maksudnya adalah menjaga kemananan selama proses inspeksi dan penyitaan atau koordinasi,kami anggap juga terlalu berlebihan “  

2.   Dasar penutupan.

a. Izin Stasiun Radiob. Izin Spektrum Frekwensic. Mengganggu Penerbangan Bandara DEO Sorong,Hankam dan SAR

     Pandangan Kami : 

a.   Dasar Hukum penutupan radio FM di Kota SorongPerkara tindak pidana menyelenggarakan telekomunikasi tanpa mendapat izin dari menteri dan atau menggunakan spektrum frekwensi radio tanpa mendapat izin dari pemerintah,sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 11 ayat (1) juncto pasal 47 dan atau pasal 33 ayat (1) juncto pasal 53 ayat (1) UU No.36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.  

b.   Analisa Juridis 

Pasal 11 ayat (1)1.       Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari menteri. 

Pasal 7.(1)  Penyelenggaraan telekomunikasi  meliputi ;a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasib. Penyelenggaraan jasa telekomunikasic. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus (2)  Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut :a. Melindungi Kepentingan dan keamanan negarab. Mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan globalc. Dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkand. Peran serta masyarakat Dalam penjelasan UU Telekomunikasi 

Pasal 7 ayat (1) huruf c      Yang dimaksud Penyelenggara telekomunikasi khusus anatara lain untuk keperluan meteorologi dan geofisika, siaran televisi, siaran radio, navigasi, pertolongan dan pencarian kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi instansi pemerintah tertentu/swasta. 

Pasal  8 ayat (2)Penyelenggara  telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh :a.    Perseoranganb.    Instansi pemerintahc. Badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunkasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi. 

Pasal 9 ayat (3)Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk :a. Keperluan sendirib. Keperluan pertahanan dan keamanan negarac.

Keperluan penyiaran.           

Yang tepat menurut kami adalah menggunakan PP 51 Tahun 2005 sebagai turunan UU No.32 tahun 2002,dalam pasal tersebut menyebutkan perkumpulan,namun sekali lagi pasal ini tidak dapat menjadi ukuran untuk menabrak rekan rekan radio mengingat PP ini termasuk 7 PP yang dijudicial reviewkan di Mahkamah agung dan belum ada putusan final dari lembaga negara tersebut.Lihat PP 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas 

Pasal 4 ayat (1)Lembaga penyiaran komunitas didirikan dengan persayaratan sebagai berikut:a. Didirikan oleh WNIb. Berbentuk badan hukum koperasi atau perkumpulanc. Merupakan lembaga penyiaran non partisand. Kegiatannya khusus menyelenggarakan siaran komunitase. Pengurusnya berkewarganegaraan RIf. Seluruh modal usahanya berasal dari anggota komunitasnya 

Pandangan kami : 

“Bahwa kami berpendapat adanya kesalahan subjek hukum yang sangat tidak disadari oleh pihak balmon karena tidak cerdas membaca UU No.36/1999 yang menjadi pegangan mereka selama ini.Bila kita lihat redaksi pasal pasal penyelenggara telekomunikasi sesuai pasal 1 ayat 8 tentang ketentuan umum dan pasal 8 ayat 2 juga pasal 9 ayat 3 UU No.36/1999 kita bisa menarik kesimpulan hanya subjek hukum bersifat peorangan,Instansi dan badan hukum yang bisa dijerat oleh pasal 11 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 UU No.36/1999. Sementara sifat 4 radio komunitas yang terkena inspeksi adalah bersifat perkumpulan/paguyubanBahwa penggunaan pasal 11 masalah perizinan secara administratif bisa diartikan adalah menunjuk pada penyelenggara radio secara badan hukum dan izin yang diberikan menurut kami adalah secara administratif dan teknis adalah satu paket.dalam IPP UU Penyiaran .Masalah izin menteri menurut kami masih terjadi penafsiran hukum yang berbeda,menurut UU telekomunikasi ditangan menteri namun menurut UU penyiaran itu ada ditangan KPI (pasal 4 ayat 5 ). Dan terbukti masalah ini menjadi sengketa 2 lembaga negara saat ini.” Kami memiliki alasan mengapa IPP,ISR atau izin itu tidak dilakukan oleh kami, karena kami beranggapan bahwa :a.masih terjadi ketidakpastian hukum dan prosedur masalah kewenangan yang ada ( KPI atau Pemerintah ).dan tak ada sosialisasi dan pembinaan.b.Masih terjadi sengketa 2 lembaga negara masalah perizinan di MK dan MAc.Bahwa pengalaman teman teman radio mengurus izin lokal dan itu tidak ada sangsi hukum dan eksekusi dari aparat hukum tingkat lokald. Ada intervensi pihak pemerintah dengan mengintimidasi masalah prosedur izin yang mengakibtakan prosedur tersebut jadi bias. e.Secara birokrasi,geografis,jurisdiksi Kota Sorong berada dibawah payung provinsi IJB bukan Provinsi  Papuaf.Belum terbentuknya KPI daerah Papua,apalagi Provinsi IJB   

Pasal 33 ayat (1) UU no.36 Tahun 1999 (1)     Penggunaan spektrum frekwensi radio dan orbit satelitn wajib mendapatkan izin pemerintah 

Dalam penjelasan UU

“ Pemberian izin spektrum frekwensi dan orbit satelit didasarkan pada ketersediaan spektrum frekwensi radio yang telah dialokasikan untuk keperluan penyelenggraan telekomuniasi termasuk siaran untuk keperluannya. Tabel alokasi frekwensi radio disebarluaskan dan dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Apabila ketersediaan spektrum frekwensi radio dan orbit satelit tidak memenuhi permintaan atau kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi, maka perolehan izinya antara lain dimungkinkan melalui mekanisme pelelangan.” 

Asas dan tujuan UU Telekomunikasi

Pasal 2“ Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas, manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, kemanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri “ Dalam penjelasan UU Telekomunikasi.a. Asas kepastian hukumBahwa pembagunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku yang menjamin kepastian hukum baik bagi para investor, penyelenggara maupun pengguna telekomuniaksi. b. Asas kemitraanBahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Pasal 4 tentang Pembinaan (1). Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah.(2). Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.  Dalam Penjelasan UUa.  Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasionall yang antara lain tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.b.  Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. 

 Pandangan kami :

“ Masalah izin spektrum adalah satu paket secara administratif teknis menurut UU penyiaran 2002  yang diberikan oleh negara melalui KPI.Adapun surat teguran yang diberikan oleh Departemen perhubungan ( pra 2004) atau departemen Kominfo (2004-sekarang) pada juni 2004 dan juni 2006 adalah bersifat  represif bukan pembinaan sesuai pasal 4 UU telekomunkasi dan asas asas yang ditanam dalam UU telekomunikasi .Tidak pernah ada sosialisasi dan pengarahan tentang prosedur izin radio komunitas ( karena baru ada pada UU penyiaran 2002).Kami tidak bisa disalahkan hanya karena surat teguran,karena yang lebih pentinga adalah forum bersama membahas sosialisasi izin dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada kami untuk mengatur kanal frekwensi yang ada,bukan hanya bisa atas nama UU menakut nakuti kami dan mencabut dan membunuh aktivitas radio yang ada.” Keberatan kami adalah :

1.Tidak pernah ada sosialisasi masalah izin radio komunitas dan pemberitahuan kanal radio yang digunakan.

2.Tidak ada satupun pembinaan dan pengarahan yang diberikan kepada kami untuk dapat duduk bersama mengatasi masalah pengaturan frekewensi yang ada sejak UU telekomunikasi keluar ( sejak 1999 )

3.Sifat represif yang diterapkan kepada kami

4.Tidak ada surat teguran kepada sebagian radio yang ada

5.Ada tebang pilih dalam proses penuntutan hukum dan azas prioritas yang diterapkan kepada radio radio yang kecil

6.Tidak melihat adanya itikad baik sebagian radio yang telah mengurus izin lokal

7.Adanya kesan cuci tangan dari pihak pemerintah dengan izin lokal  yang telah diberikan.

8.Masih adanya sengketa 2 lembaga negara di MA dan MK yang belum final9.Penafsiran UU yang berbeda masalah izin 1 pintu dan 2 pintu.10.Dituduh sebagai radio illegal dan pengguna frekwensi gelap.   

D.  TERJADI DISPARITAS HUKUM SAAT UU PENYIARAN 

Pada 29 November – 1 Desember 2005 KPI mengadakan Rakornas diikuti oleh KPI pusat dan Daerah yang bertujuan untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, struktur penyiaran (terutama perizinan) dan pengawasan isi siaran. Dalam pidato pengantar wakil ketua KPI Pusat S. Sinansari Ecip antara lain mengingatkan bahwa KPI tidak mau melanggar UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang pada saat itu juga dihadiri oleh Menkominfo Syofan Djalil yang mengajukan 4 PP yang telah ditandatangani oleh presiden SBY, yang kemudian jadi polemik hingga saat ini di mahkamah konstitusi karena dianggap bertentangan dengan asas hukum lex superiori derogat lex inferiori. Bahwa pada 30 November 2005 KPI memutuskan menolak 4 PP tersebut yang dituangkan dalam pernyataan sikap KPI :

  1. PP No. 49, 50, 51 dan 52  tahun 2005 harus dicabut.
  2. Masyarakat harus dilindungi dari isi siaran yang tidak bertanggung jawab
  3. Presiden dan pemerintahan SBY telah berupaya mengembalikan hak dan kewenangan pemerintah untuk mengintervensi kehidupan lembaga lembaga penyiaran di Indonesia.

 (Komisi I DPR RI mendukung KPI masalah ini, dan mendesak agar pelaksanaan PP tersebut ditunda sampai terdapat kesepakatan penyelesaian kontroversi dalam tempo 2 bulan, dan komisi 1 menjajaki kemungkinan mengamandemen UU No.32/2002 dalam rangka mengakhiri multitafsir terhadap fungsi dan wewenang pemberian izin penyiaran dan memberikan kepastian hukum ) Pada 30 Januari 2006 KPI menyatakan sikap KPI No:14/K/KPI/I/2006 yang intinya berbunyi :1.KPIP tetap menolak 4 PP tersebut2.KPI siap me judicial review 4 PP tersebut ke MA3.Siap duduk bersama pemerintah4.KPI akan membuat aturan turunan UU No.32/20025.KPI tetap menjalankan tugas sesuai UU No.32/20026.KPI mendesak DPR mengamandemen UU No.32/20027.Proses perizinan yang dilakukan KPI tetap dilanjutkan  Pada 13 Februari 2006 KPI mengadakan konferensi pers dan membacakan siaran pers KPI no 15/K/KPI/2/2006 berjudul “ TINDAK LANJUT PENOLAKAN PP PENYIARAN : KPI TETAP MELAYANI PUBLIK DAN MEMPROSES PERIZINAN “ Seluruh jajaran KPI Pusat dan daerah tetap mengutamakan tugas untuk melayani masyarakat dan memproses perizinan oleh lembaga lembaga penyiaran yang telah masuk ke sekretariat KPI pusat maupun daerah.       Pada 6 Maret 2006 Depkominfo mengeluarkan surat edaran No.02/SE/m.kominfo/2006 tentang pelaporan keberadaan lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas dan berlangganan. Meskipun KPI termasuk nama yang mendapat tembusan, tetapi tidak satupun tembusan dikirimkan,ketika ditanya kepada menteri oleh KPI tidak bisa dijawab oleh para staffnya lewat telepon pada 20 maret 2006.Akhirnya tim perunding PP KPI mengadakan rapat koordinasi  untuk menindaklanjuti penerbitan SE baru yang dikeluarkan Depkominfo dan membahas konsekwensi SE terhadap perizinan yang telah dilakukan KPI.            Pada 24 maret 2006 diadakan pertemuan antara KPI dan Menkominfo di kantor depkominfo sesuai tindak lanjut komisi I DPR RI untuk saling bertemu, hasilnya : 1.   Proses perizinan yang dilakukan oleh KPI/KPID (verifikasi administrasi,faktual dan dengar pendapat) tetap berjalan dan hasilnya diakui.2.   Forum rapat bersama (FRB) untuk dikeluarkannya izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) akan segera dilakukan dan untuk pertama kali dihadiri mentri.3.   Proses SE mentri tidak otomatis menghasilkan IPP4.   KPID berhak menyampaikan keberatan atas lembaga existing yang akan diberikan IPP dan menkominfo akan membawanya dalam FRB5.  

 Disepakati akan dilakukan sweping nasional atas frekwensi gelap    

E.  MUSDA I JRKP 

JRKP baru terbentuk pada 23-24 Oktober 2005, yang menghasilkan beberapa keputusan dan rekomendasi rekomendasi yaitu :

 1.       Mendorong pemerintah provinsi Papua untuk segera membentuk KPID di Wilayah Kepala Burung Papua

2.       Mendorong KPID Papua untuk membuat tata cara perijinan Rakom di Wilayah Kepala Burung Papua

3.       Pemaknaan Low Power FM disesuaikan dengan keragaman kondisi geografis dan kepadatan penduduk

4.       Carut marutnya perundang-undangan (UU Telekomunikasi, UU Penyiaran dan Perda)

5.       Persoalan biaya hak penggunaan frekuensi (BHPF) dan biaya retribusi perijinan rakom. Mengingat masih terjadinya carut marut aturan hukum sebagaimana terjadi di 2 lembaga negara yaitu KPI dan Departemen Kominfo masalah prosedur perizinan, maka kami memutuskan untuk wait and see. Namun bukan berarti kami tinggl diam dengan tidak mengikuti aturan hukum dan perundangan. Mengingat tidk adanya prosedur jelas dan tetap siapa yang punya kewenangan untuk mengatur hal tersebut, karena masing masing pihak mememiliki klaim dan alasan hukum tersendiri perihal kewenangan tersebut.Bila 2 lembaga negara tersebut memiliki hak untuk menafsirkan UU secara berbeda,kami juga punya hak untuk bersikap menunggu kepastian hukum yang ada.Ini penting mengingat mayoritas radio yang ada tidak memiliki dukungan finansial yang cukup untuk mengurus izin secara berulang ulang seperti yang terjadi sebelumnya.Penafsiran hukum menurut kami juga sejalan dengan KPI bahwa izin diberikan oleh negara melalui KPI ( lihat pasal 33 ayat 5 UU Penyiaran ).Namun alasan tersebut seperti dimentahkan oleh pemerintah atas nama UU Telekomunikasi,wewenang dan kebijakan yang ada.Penafsiran IZIN menurut kami ( ISR menurut pemerintah dan IPP menurut KPI ) adalah satu paket dan tidak terpisah pisah seperti mengurus izin spektrum sendiri,administrasi sendiri,legalitas sendiri dan lain sebagainya. Hal inilah yg segala sesuatunya menjadi vakum dan  men gakibatkan  JRKP berinisiatif untuk membenahi internal JRKP masalah legalitas terlebih dahulu,setelah kebijakan pemerintah jelas masalah perizinan baru akan diadakan soialisasi dan pengurusan izin serentak anggota JRKP yang ada.Sebab itu pengurus membenahi internal JRKP dengan berusaha melengkapi izin institusi  terlebih dahulu secara organisatoris sebagai payung seluruh radio komunitas yang ada sambil menunggu keputusan final siapa yang berhak memproses izin agar kepastian hukum itu jelas dan tidak merugikan kami sebagai penyelenggara siaran radio. Legalitas JRKP yaitu : 

  1. Keputusan-Keputas Musyawarah Nasional I JRKI tanggal 15 Desember 2004 di Bandung
  2. Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah JRKP tanggal 23-24 Oktober 2005 di Sorong
  3. Akta Notaris No. 09 tgl. 23-11-2005 dari Notaris Semuel Laisina, SH di Jln. Kasturi No. 4 Remu Utara Telp. (0951) 322372 Sorong
  4. Pendaftaran Badan Hukum No. W.19.DC.HK.01.10-02/2007 tanggal 5 Januari 2007 dari Pengadilan Negeri Sorong
  5. Surat Keterangan Domisili No. 220/88/2006 tanggal 3 Oktober 2006 dari Kepala Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Utara
  6. Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak No. PEM-1110/WPJ.18/KP.0303/2006 tanggal 3 Oktober 2006 dari Kantor Pelayanan Pajak Sorong
  7. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-216/WPJ.18/KP.0303/2006 tanggal 16 Oktober 2006 dari Kantor Pelayanan Pajak Sorong
  8. Rekening Giro JRKP di Bank Mandiri Cabang Sorong

Namun sebelum pembenahan internal terjadi,Balmon mensweeping semua frekwensi yang ada dan membekukan semua radio yang ada pada 29-30 November 2006 dan selanjutnya meneruskan masalah ini ke tingkat penuntutan,hal ini mengakibatkan terjadinya pembunuhan atas seluruh aktivitas radio yang ada,dan menimbulkan ketidakpastian hukum ditingkat bawah pelaksana,bukannya memberikan sosialisasi ,pengarahan dan pembinaan kepada kami sesuai pasal 4 UU Telekomunikasi  selama ini pasca UU penyiaran keluar pada 2002. (perlu diingatkan antara KPI dan Menkominfo masih tarik ulur masalah perizinan hingga dibawa ke mahkamah konstitusi ) F.PENUTUP.            Demikian surat ini kami buat sebagai bahan perenungan kita bersama,bahwa ternyata dinegeri demokratis ini masih menggunkan cara cara orde baru yang tidak santun untuk memberangus apresiasi masyarakat di bidang penyiaran. 

TERIMA KASIH.    

SORONG,5 Februari 2007            

Komentar»

1. Martin Rizky Kasmad.,Msi. - Juni 24, 2007

Syalom !
saya dari RADIO SUARA KASIH OIKUMENE BIAK

menanggapi permasalahan teman2x di sorong dan Papua pada Umumnya !

Saya telah mencoba terus mendesak Propinsi segera melantik Pengurus KPID Papua yang telah terbentuk. dan kami telah menyampaikan aspirasi dan pembelaan terhadap kasus teman-teman di sorong pada KPI. dan pada tgl 20/juni/2007. antara KPI , KPID dan BALMON kls II jayapura telah ada kesepakatan bahwa setiap RAKOM yang telah mengajukan berkas pengurusan baik ke KPI ataupun KPID. tidak akan di bekukan atau di tutup kegiatan penyiarannya. namun selama peralatan yang digunakan tidak mengganggu Jalur Frekwensi. kpenerbangan,perhubungan dan hankam.

bagi teman2x di papua barat ! mari kita sama2x menjalankan tanggung jawab kita ! serta kita kompak dalam menggunakan serta menyuarakan hak kita.

salam sejahtra dari Biak.

2. Rico Yowei... Serui - Juli 30, 2007

Syalom..!!
Saya Dari RADIO GEMA HOSANA FM SERUI
saya minta tolong pada teman-teman semua, tolong bantu kami RGH FM serui, untuk dapat ijin RADIO KOMUNITAS, sy bingung harus dapat ijin dimana, dan bagaimana cara untuk mendapatkan ijinnya………
Tolong Bantu kami, kami rindu untuk mempermuliakan Nama TUHAN di Kota Serui…..
Tuhan Berkati…..

3. ADI PUSPITA,SH - Agustus 14, 2007

JRKP memiliki proyek prestisius itu benar adanya,dan itu urusan internal JRKP dan seluruh pengurus,,,,kalau ada kesalahan mari kita perbaiki,tegur bahkan impeachment bila perlu,namun sesuai AD/ART JRKP bukan dengan berkoar koar tanpa kendali…..
JRKP tidak pernah jadi pengecut sejak awal,saya katakan Balmon bukan untuk ditakuti tapi dihadapi….kesalahan putusan bersalah oleh PN sorong yang terjadi adalah mengapa mau main mata dengan oknum dan terjebak dalam sistem kekuasaan mereka dengan janji janji mereka,hasilnya NOL !!! jadi salah siapa mau jadi boneka mereka dipermainkan seprti itu???
JRKP hingga 13 Agustus 2007 tetap melawan oknum angkuh balmon dijayapura bernama Henry pardede,SH yang menawarkan draft perdamaian kepada JRKP,rasanya aneh punya pemimpin seperti itu,,,,INKONSISTEN dan MINIM HUKUM!!!!
JRKP tetap eksis dan eksis meski dihajar sana sini oleh kekuasaan yang ada,,,satu tujuan saya,JRKP yang masuk penjara atau HENRY PARDEDE,SH yang masuk penjara!!! kita tunggu saja nyali siapa yang lebih berani !!! DARIPADA DIAM DIAM DIAM DIAM tanpa SOLUSI,tapi cuma pandai berkoar dibelakang!!!! SUKSES BUAT JRKI dan Rekan RAKOM seluruh INDONESIA,,,Wassalam.

4. doelserui - April 20, 2008

emang tong orang papua to tra pintar jadi dorang2 yang dah jago too bikin di po mau2.torang ni sebenarnya ikut mencerdaskan tong po sodara di papua tapi klo tong po radio fm disita/tutup yah jadi tambah ketinggalan dong.yah balik2 urut dada dah tuk sabar tuk jadi pintar nunggu kebaikan dorang2.coba kasih solusikah atau gimana gitu tuk balmon papua.salam rakom met berjuang tok teman2jrki papua.

5. ronFloori - Oktober 29, 2008

Heh.. I want make the best use of my fortunate dismissal Do you want a fresh joke from net? What has more lives than a cat? A frog. It croaks every night.

6. doelsrui - Maret 3, 2009

hallo teman2 rakom papua,kenapa neh kabar teman2 di situs ne tak lihat ndak pernah ada perubahan atau rakom papua dah ndak punya nyali atau dah kayak macan ompong yg dulunya garang tuk memperjuangkan kebebasan berexpresi melalui media radio.atau jgn2 dah dibungkam mulut dan kreatifitas nya tuk berjuang ama dorang2.klo iya bagi kita2 juga dong…………………………………………………..

7. stefani - Maret 17, 2009

Buat kawan2 seperjuangan di PAPUA…………..
lawan2 yang menang hancurkan REJIM penindas Rakyat…
salam kenal..
cuma mau memberikan motivasi aja..perjuangkan terus sampai darah penghabisan…
adanya JRKI tidak menjamin akan kenyamanan radio komunitas
maka dari itu himpun kekuatan massa aja.karena permasalahan yang samapun pernah menimpa gw 2 tahun yang lalu…

8. stefani - Maret 17, 2009

tapi alhamdulillah sampai saat ini pun RADIO KOMUNITAS PELAJAR – BOGOR ( RAPEL – B ) masih on air dan dapat respon positif dari seluruh lapisan masyarakat………………..

9. JRKP - April 23, 2009

buat teman teman pegiat radio di papua..
kita JRKP tidak tiarap atau diam,,,
saya sampai saat ini tidak pernah mau diajak damai oleh balmon,,bahkan 2x kesetiaan saya duji dengan coba mempetieskan kasus hukum saya,,dengan mengajak damai saya…
buat teman teman yang mau bergabung dengan JRKP kontak kontak aja dengan kami di Sorong,,,ikut bergabung dan satukan tekad dan barisan mencerdaskan orang orang papua melalui media penyiaran informasi…
hidup papua….

10. angga - Agustus 27, 2009

salam dari Rakom Papua…
saat ini teman-teman masih persiapan untuk memulai dari awal……..
mas adi,SH dkk. lagi persiapan untuk perijinan di jakarta. so kami yang lain masih menunggu kepastiannya.
bagaimana kabar yang diluar papua.

11. cfbernard - Agustus 28, 2009

salam dari sorong papua bagaimana perkembangan Radio Komunitas

12. deny - November 7, 2009

saya deny dari radio komunitas genta fm aceh barat daya ,lawan terus pembangkang suara rakyat,karena udara milik kita ,hidup dan aktifkan rakom di seluruh indonesia mulai sekarang,dan mari kita lawan diskriminasi informsi oleh pemerintah ini,salam dari aceh untuk saudara2 ku di radio komunitas papua……….bravo rakom ,udara milik kita

13. Martin Rizky Kasmad.,Msi. - Maret 25, 2011

Gimana sekarang Rakom PAPUA dan PAPUA BARAT sudah Terakomodir to…. !
nah sekarang JRKI kok malah melempem…ayo jangan panas2x teh manis dong….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: