Jaringan Radio Komunitas Indonesia

Lonching Radio Komunitas Perempuan

HAPSARI FM :

“Suara Perempuan, Suarakan di Sini”

Sudah sejak Tahun 1998 HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) Sumatera Utara menggunakan Siaran Radio sebagai Media Pendidikan untuk Penguatan Perempuan. Bahkan di tahun 1999 pernah menyiarkan program Perempuan dan Politik untuk Pemilu 1999 di 30 Stasiun Radio di Sumatera Utara, atas dukungan dari Yappika dan The Asia Foundation Jakarta. Program Siaran Radio terus berjalan, antara lain bekerjasama dengan Radio Deutsche Welle Jerman, melalui Ibu Lena Simanjuntak Mertes, bahkan sampai saat ini.Tahun 2000, Pendiri dan Pimpinan HAPSARI (waktu itu Ibu Lely Zailani) mendapat Penghargaan Internasional dari Ashoka Internasional yang berkantor di Washington, sebagai Inovator Penguatan Politik Perempuan melalui kerja pengorganisasian perempuan yang dilakukan dengan media radio komunitas, meskipun radio tersebut kemudian dibreidel oleh pemerintah orde baru. (lagi…)

Siaran Pers JARKOMSU:

Jaringan Radio Komunitas Sumatera Utara (Jarkomsu) menghimbau aparat Balai Monitoring Frekuensi Klas II Medan, Dinas Perhubungan Provsu, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam melakukan pembersihan penggunaan frekuensi radio siaran yang tidak mengantongi izin tidak bertindak diskriminatif atau tebang pilih.
Himbauan itu disampaikan Jarkomsu setelah melihat hasil kerja Tim Balai Monitoring di lapangan hanya 11 Radio Siaran yang disegel/disita di kawasan Medan, Deli Serdang dan Serdang Bedagai dengan alasan tidak memiliki Izin Siaran Radio (ISR).
Menurut Ketua Jarkomsu Tohap P. Simamora, dalam siaran persnya Senin (16/2), jumlah radio siaran yang tidak memiliki ISR cukup banyak, termasuk radio siaran yang sudah mengudara lebih dari 10 tahun. Namun pihak Balmon yang bekerja berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terlihat bertindak diskrimatif. Karena tidak semua lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan UU No.36 Tahun 1999 ditertibkan/disegel. (lagi…)

SIARAN PERS

Nomor : 07/K/KPI/SP/05/07

KPI DAN DEPKOMINFO
SEPAKAT SOAL PELAKSANAAN FRB

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) mencapai kesepakatan soal pelaksanaan Forum Rapat Bersama (FRB). Kesepakatan ini diharapkan dapat segera mengakhiri kontroversi proses perizinan lembaga penyiaran, khususnya bagi pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Dalam Pasal 33 Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dapat diberikan setelah ada hasil kesepakatan antara Pemerintah dan KPI dalam FRB. Sebelum ini, proses penerbitan IPP bagi lembaga penyiaran di seluruh Indonesia masih terhenti pada tahap Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Terhentinya proses penerbitan IPP tersebut adalah karena KPI dan DPR RI menolak beberapa pasal terkait bidang perizinan dalam paket Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyiaran karena dipandang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2002. Beberapa pasal tersebut diantaranya mengatur tentang pelaksanaan FRB dan penerbitan IPP. (lagi…)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharapkan dukungan dari lembaga penyiaran untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPI Sasa Djuarsa Sendjaja dan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam acara media gathering KPI Pusat dengan tema Sosialisasi Pemilu Melalui Media Penyiaran di KPI Pusat, hari ini (16/2).

“Kesuksesan pelaksaan Pemilu merupakan bagian dari kesuksesan Negara dan bangsa ini. Jadi kami harapkan semua pihak membantu dan mendukung pelaksanaan hajatan ini agar lancar dan sukses,” kata Ketua KPU dan juga diiyakan oleh salah satu anggota KPU yang juga hadir dalam acara tersebut, Endang Sulastri.
(lagi…)

Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan wartawati harian Kompas, Vincentia Hanni Sulistyaningtyas memenangkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada perayaan ulang tahun AJI yang ke 14, Agustus 2008 ini di hotel Intercontinental Jakarta Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum AJI Indonesia, Heru Hendratmoko.

Penghargaan lain yakni Udin Award dimenangkan oleh Metta Darmasaputra, redaktur investigasi majalah Tempo dan untuk Press Freedom dimenangkan oleh Atmakusumah Astraatmadja, jurnalis senior, mantan ketua Dewan Pers pertama dalam era reformasi, pengajar tetap di Lembaga Pers Doktor Sutomo (LPDS).

Malam penghargaan itu juga di sambut oleh Wakil Presiden, Jusuf Kala yang dalam pidatonya meminta pers untuk terus mengembangkan rasa optimisme terhadap pembangunan Indonesia. Serta orasi kebudayaan oleh Riri Reza, sineas muda Indonesia yang dalam orasinya perihatin terhadap kondisi perfilaman Indonesia karena lembaga sensor film masih begitu kuat berwenang melakuakn sensor terhadap film-film sineas Indonesia. Acara ditutup oleh konser Slank yang membawakan 5 buah lagu hitnya yang bernuansa kritik sosial. (lagi…)

http://mediapartnership.files.wordpress.com/2008/08/bird_flu_ad.gif

Berita Acara

Kesepakatan dan Keputusan bersama antara Pengurus dan Majelis Anggota

Jaringan Radio Komunitas Indonesia .

Pada hari ini, tanggal 31 Mei 2008 bertempat di Sekretariat Jaringan Radio Komunitas Indonesia yang beralamatkan di Jl Dewi Sri No 10, Srimahi-M. Ramdhan, Bandung telah dilakukan rapat koordinasi antara Pengurus dan Majelis Anggota Jaringan Radio Komunitas Indonesia dengan menghasilkan beberapa kesepakatan dan keputusan berupa :

1. Periode kepengurusan jaringan radio komunitas dalam status demisioner selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya berita acara ini.

2. Posisi wakil Ketua JRKI yang kosong akan ditentukan dikemudian hari oleh Pengurus dan Majelis Anggota JRKI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya berita acara ini.

3. Selama masa demisoioner, Pengurus dan Majelis Anggota Jaringan Radio Komunitas Indonesia menyiapkan segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan kongres ke-2 JRKI.

4. Selama masa demisioner, Pengurus Jaringan Radio Komunitas Indonesia dibolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan meneruskan agenda-agenda yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Kongres ke-2 JRKI diselenggarakan oleh kelompok kerja dan atau panitia yang ditetapkan kemudian oleh pengurus JRKI.

6. Waktu pelaksanaan kongres dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya berita acara ini.

7. Tempat dan lokasi penyelenggaraan kongres ke-2 JRKI direkomendasikan kepada kelompok kerja dan atau panitia kongres untuk diselenggarakan di wilayah yang ada radio komunitasnya.

Demikian berita acara ini disusun dan ditetapkan bersama oleh Pengurus dan Majelis Anggota JRKI.

Ditetapkan di : Bandung

Hari, tanggal : Sabtu, 31 Mei 2008

Pengurus JRKI Majelis Anggota JRKI

(Bowo Usodo) (Surowo Haryono)

Ketua Ketua

(Gani Rachman)

Anggota

(Budhi Hermanto)

Anggota

Kawan-kawan,